Upaya partai berdamai bahas revisi UU Pemilu

Merdeka.com - Tujuh petinggi partai politik berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pada Rabu (7/6) malam. Pertemuan itu membahas soal isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tak kunjung mencapai titik temu.

Pertemuan tersebut digelar sehari sebelum Pansus menggelar voting menentukan lima isu krusial. Di mana lima isu krusial yang akan diputuskan yaitu terkait presidential threshold, parliamentary threshold, metode konversi suara, sistem pemilu dan district magnitude.

Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengakui, lima isu tersebut dalam RUU Pemilu alot dalam pembahasannya. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diharapkan dapat menemukan titik temu, sehingga tak perlu digelar voting.

"Kalau musyawarah kan lebih baik toh ini kan untuk bersama-sama juga. Tinggal kita lihat esensi dam keinginan masing-masing parpol untuk ke depannya bagaimana," kata Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Menurut putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan. Sebab, dia mengatakan bertujuan guna menciptakan Pemilu mendatang yang transparan, jujur dan adil.

"Dan tak merusak sistem demokrasi," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, pertemuan itu juga untuk meningkatkan kebersamaan agar produk UU Pemilu yang baru mengakomodir seluruh kepentingan partai politik.

"Satu, mengutamakan asas musyawarah mufakat. Terus yang kedua lebih mengutamakan kebersamaan sebagai parpol, kebersamaan itu apa? Saling tenggang rasa, caranya adalah dengan membuat RUU pemilu yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan parpol yang berbeda jumlah kursinya di DPR," ujarnya.

Dia mengharapkan, pertemuan itu melahirkan kebersamaan dan sikap tenggang rasa sesama peserta pemilu. Dia menyadari penerapan 5 isu krusial yang alot dibahas itu merupakan salah satu instrumen membangun sistem presidensial.

"Penerapan threshold ambang batas melalui satu, parlementary threshold, presidensial threshold, distric magnitude, formalasi penghitungan suara menjadi kursi, ini kan merupakan alat. Alat dalam rangka untuk pembatasan kah jumlah parpol atau alat untuk membawa presidensial yang lebih efektif?," terangnya.

Untuk diketahui, tujuh petinggi partai politik yang dikabarkan melakukan pertemuan tersebut, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi Demokrat Ibas. (mdk/noe)