Uji nasionalisme Jokowi dengan renegosiasi kontrak Freeport

Merdeka.com - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mempertanyakan rasa nasionalisme Jokowi bila nanti jadi presiden mengenai bisnis-bisnis pihak asing di Indonesia. Tak terkecuali menyangkut renegosiasi soal kontrak Freeport di Papua.

"Kalau ngomongin Jokowi, dia harus diuji nasionalismenya. Bisa tidak dia renegosiasi soal Freeport. Jokowi mampu tidak mengevaluasi ketika jadi dia presiden? Mungkin sekarang dia tidak mau ngomong karena bukan wewenangnya," ujar Emrus saat dihubungi, Jakarta, Senin (7/4).

Dia menilai, seluruh capres yang ada saat ini harus ditelanjangi rekam jejaknya. "Capres punya kemampuan harus kita akui, tapi kelemahannya juga harus kita bongkar," imbuhnya.

Lebih jauh, Emrus menambahkan, sikap Jokowi patut diuji terhadap pelbagai usaha-usaha tambang di Indonesia. Terlebih semua usaha tambang di Indonesia yang dimiliki oleh asing.

Topik pilihan: Megawati | Kampanye Pemilu 2014 | Puisi Politik

"Bisa tidak Jokowi mengevaluasi tambang yang kebanyakan kepemilikan asing sesuai UUD 1945 pasal 33? Jika Jokowi jadi Presiden, dia juga wajib dan harus mampu evaluasi. Tidak hanya Freeport, tapi tambang lain seperti batu bara dan emas, untuk kepentingan masyarakat Indonesia," kata Emrus.

Diketahui sebelumnya, Jokowi menyatakan belum ingin berkomentar mengenai royalti dan divestasi saham PT Freeport yang hingga kini masih mengeksplorasi tambang di Timika, Papua.

"Saya kira nanti setelah pileg," ujar Jokowi di lapangan PTC Entrop, Jayapura.