Tutup masa sidang, Bamsoet harap pemerintah setujui anggaran DPR Rp 7,7 T

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan pidato akhir masa persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 sebelum memasuki masa reses pada 28 April 2018 besok.

Dalam pidato tersebut, Bamsoet berharap Pemerintah bisa mengabulkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Anggaran itu terdiri untuk keperluan Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4,8 triliun dan Satuan Kerja Kesekjenan DPR sebesar Rp 2,8 triliun.

"DPR berharap pemerintah dapat memenuhi usulan anggaran tersebut agar kinerja Dewan lebih baik guna mewujudkan lembaga parlemen modern dan memenuhi kebutuhan aspirasi rakyat," kata Bamsoet, dalam pidatonya, Kamis (26/4).

Jika dibandingkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000 (Rp 5,7 triliun), anggaran tahun 2019 naik sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 7.721.175.861.000 (Rp 7,7 triliun).

Kenaikan ini dikarenakan sejumlah alasan. Antara lain rencana pembangunan Gedung DPR tahap kedua dan penambahan akomodasi untuk 15 anggota DPR baru periode 2019-2024.

Selain itu, DPR, kata Bamsoet, mengimbau pemerintah agar penyusunan kerangka ekonomi makro dan fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN TA 2019.

"Dapat disusun sesuai dengan perkembangan perekonomian domestik dan global. Kebutuhan masyarakat, serta RPJMN 2015-2019," ungkapnya.

Di pidato, tersebut Bamsoet juga memberitahukan pada seluruh anggota DPR jabatan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP yang Utut Adianto. Ketua Fraksi PDIP itu membidangi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Akan dibentuk satu alat kelengkapan baru yakni BAKN dalam waktu dekat," ucapnya.

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (10/4).

Ketua BURT DPR Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024.