Tumben KMP dan KIH kompak dukung Budi Gunawan, ada apa di baliknya?
Merdeka.com - Paripurna DPR akhirnya memutuskan untuk menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini pun menjadi polemik, sebab Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo menjelaskan alasan kenapa akhirnya DPR kompak mendukung Budi Gunawan jadi Kapolri. Menurut dia, Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat dan mau tidak mau DPR harus menghendaki hal tersebut.
"Karena yang meminta agar pencalonan BG sebagai Kapolri disetujui DPR adalah Jokowi. Presiden Jokowi adalah presiden pilihan rakyat, maka tidak ada cara lain bagi DPR kecuali mengikuti kehendak pemimpin rakyat itu untuk menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Bambang dalam pesan singkat, Jumat (16/1).
Bambang juga mengungkap alasan untuk pertama kalinya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dia menjelaskan, KMP tidak mau memperdebatkan hal-hal yang dinilai tidak substantif.
"Jawabannya sederhana saja. Kita tidak mau buang-buang energi untuk berdebat soal hukum, moral, etika dan kepatutan dari bola panas Calon Kapolri yang dilempar Istana ke Senayan. Makanya cepat-cepat kita setujui dan kembalikan bola panas itu ke pelemparnya," tutur dia.
Bambang menyatakan, DPR sudah menyerahkan sepenuhnya bola panas itu kembali kepada Jokowi. Apakah Jokowi akan melantik Budi atau membatalkannya dengan segala konsekuensi yang ada.
"Selanjutnya terserah presiden mau diapakan. Mau dilantik terserah, pasti dimaki-maki LSM, berhadapan dengan KPK dan pendukungnya atau membatalkan pelantikan Budi Gunawan, pasti akan berhadapan dengan PDIP dan pendukungnya," pungkasnya.
Seperti diketahui, sampai saat ini Jokowi belum menentukan sikapnya apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri atau membatalkannya. Di satu sisi, Budi Gunawan adalah orang dekat dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, sementara sejumlah penolakan yang luar biasa juga datang dari LSM dan KPK.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan di Komisi III, KMP dan KIH secara aklamasi dukung mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu jadi Kapolri. Hanya Fraksi Demokrat, tidak gabung KMP atau KIH yang menolak pencalonan Budi dengan alasan etika.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Baca SelengkapnyaSidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaKursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.
Baca SelengkapnyaPPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca Selengkapnya