Tolak Poligami, PSI Harus Berikan Argumentasi yang Kuat

Merdeka.com - Anggota Majelis Musyawarah KUPI Faqihuddin Abdul Qodir menyambut baik rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk tidak berpoligami.

Menurutnya, rencana tersebut baik bagi negara maupun rakyat. Pasalnya, ASN maupun pejabat mampu memberikan teladan kepada masyarakat.

"Di sisi rakyat, maksudnya ASN sendiri, agar memiliki hubungan yang saling menyayangi, menguatkan, dan tidak menimbulkan kekerasan, terutama pada perempuan dan anak," katanya saat dihubungi, Kamis (13/12).

Dia menilai, ASN yang sehat relasinya dalam pernikahan akan memudahkan dirinya menjadi pelayan yang baik bagi rakyat dan produktif untuk kepentingan negara. Namun, Faqih mengingatkan, agar PSI memiliki argumentasi agar dapat diterima oleh parlemen.

"Kecuali kalau pakai Peraturan Pemerintah, tentu lebih mudah. Kalau parlemen sekarang, mungkin mudah diterima, tetapi alasannya bisa jadi soal penghematan APBN," jelasnya.

Selain itu, Faqih mengungkapkan, PSI harus membuktikan terlebih dahulu bahwa seluruh kader partai tidak melakukan poligami. Ini akan menjadi modal yang kuat untuk menolak poligami, yang biasanya dengan alasan kekerasan.

"PSI harus menjadi contoh sekaligus garda depan untuk ketahanan keluarga. Jangan sampai menolak poligami, tetapi membiarkan monogami yang tidak sehat, penuh kekerasan, apalagi ditambah selingkuh," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyerukan revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama terkait dengan poligami. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Dia menegaskan, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, UU tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan.