Tolak kenaikan BBM, Demokrat bakal interpelasi Jokowi

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Demokrat bahkan rencananya bakal menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai tak tepat jika Jokowi menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia turun. Ibas menjelaskan, dalam UU APBN-P 2014, pemerintah berhak menaikkan harga BBM jika minyak dunia 15 persen di atas USD 105 per barel. Sementara saat ini, harga minyak dunia turun di bawah USD 80 per barel.

"Juga tidak tepat karena defisit anggaran castflow dalam keadaan aman. Apalagi tahun lalu BBM baru dinaikan sementara 2014 ini tarif dasar listrik dan BBG juga mengalami kenaikan. Keadaan ini akan membebani masyarakat karena harga barang kebutuhan pasti mengalami kenaikan akan terjadi inflasi di masyarakat," ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Meski pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM, kata dia, Fraksi Partai Demokrat meminta agar presiden dan pemerintah menjelaskan alasannya kepada rakyat mengapa harga dinaikan tahun ini.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus menjelaskan tentang kompensasi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil. Pemerintah harus jelaskan cara menentukan rumah tangga menerima dan kompensasi tersebut.

"Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar DPR menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang hal-hal yang menyangkut kenaikan BBM ini," kata dia.

Sejauh ini, sudah ada empat fraksi yang meminta untuk DPR menggunakan hak interpelasi terkait BBM kepada Jokowi, yakni Golkar, Gerindra, PKS dan Demokrat. Jika dalam paripurna mayoritas anggota sepakat menggunakan interpelasi, maka DPR akan memanggil Jokowi untuk meminta penjelasan soal kenaikan BBM.