TKN Jokowi: Rekonsiliasi Bukan Untuk Negosiasi Kasus Hukum

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menegaskan rekonsiliasi Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bukan untuk negosiasi kasus hukum. Ace mengatakan, anggapan itu salah kaprah, karena hukum harus ditegakkan.

Dia menanggapi pernyataan eks Jubir BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebut kepulangan pentolan FPI Rizieq Syihab menjadi bagian dari rekonsiliasi Pilpres.

"Kalau rekonsiliasi politik dipahami dengan maksud untuk negosiasi kasus hukum, semakin salah kaprah. Kita ini negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja tak terkecuali. Apalagi tujuan rekonsiliasi itu dimaksudkan salah satunya untuk tujuan kepulangan Rizieq Syihab, bagi saya aneh," kata Ace di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut ketua DPP Golkar itu, Rizieq silakan pulang kalau tidak merasa bersalah. Kata dia, tidak perlu merasa diistimewakan.

Terkait rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo, Ace mengatakan tinggal tunggu momen tepat. Jokowi sudah menyampaikan keinginan berulang kali.

Rekonsiliasi itu untuk menyatukan masyarakat untuk membuat suasana kondusif. Bukan malah intervensi hukum.

"Kalau persoalan hukum, kita harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum jangan diintervensi persoalan politik," kata dia.

Sedangkan, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai tidak ada urgensi pemerintah untuk memulangkan Rizieq. Sebab Rizieq pergi ke Arab Saudi pun atas kesadaran sendiri.

"Enggak ada yang ngusir dia ke luar negeri, tidak ada yang nyuruh dia keluar negeri, itu atas kesadaran sendiri, kalau mau balik, balik saja," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).