Tjahjo: Petahana mundur demi keluarga ikut pilkada harus izin DPRD

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, kepala daerah yang mengundurkan diri menjelang pilkada serentak harus melalui persetujuan DPRD. Pasalnya, pengunduran diri petahana ini menuai polemik agar keluarganya bisa ikut pilkada.

"Yang penting surat pengajuan mengundurkan diri mereka didukung oleh keputusan DPRD melalui paripurna sehingga ada alasan mundurnya," ujar Tjahjo dalam rapat bersama DPR, Polri dan Jaksa Agung di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Pengunduran diri seorang kepala daerah, menurutnya menyangkut janji saat kampanye pilkada dengan konstituen. Hal ini juga, katanya terkait sumpah jabatannya untuk melayani rakyat dalam waktu satu periode.

"Pengunduran diri jangan sampai melukai rakyat, maka perlu mendapat persetujuan DPRD sebagai wakil rakyat," tegasnya.

Tjahjo juga mengharapkan seorang kepala daerah dapat memimpin dalam waktu 10 tahun atau dua periode agar janji-janjinya saat kampanye pilkada dapat terlaksana dengan baik. Kepala daerah, katanya dapat mengundurkan diri sepanjang yang bersangkutan berhalangan tetap, misalnya sakit atau masalah hukum.

"Ada juga yang mengundurkan diri karena ingin maju lagi dalam periode kedua walaupun dengan pasangan yang berbeda," katanya.

Terkait petahana yang mundur agar keluarganya maju menjadi calon kepala daerah, Tjahjo mengungkapkan bahwa UU sudah membatasi anak, istri, suami, dan orang tua petahana mencalonkan diri dalam pilkada. Anggota keluarga petahana boleh maju pilkada kalau jeda 5 tahun.

"Kebanyakan kepala daerah yang mungkin sedang mempersiapkan keluarganya untuk ikut pilkada, masih menunggu putusan MK. Apalagi di UUD 1945 Pasal 27 menyebutkan itu hak asasi calon kepala daerah," tandasnya.