Tjahjo janji tindak kepala daerah yang ketahuan curang di Pilkada

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan tanggapan terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya 59 kepala daerah pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Tjahjo mengaku telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak lanjuti temuan PPATK terkait dugaan transaksi itu.

"Saya sudah bicara dengan KPK dan memang ada calon yang melaporkan hartanya defisit. Ada juga calon yang statusnya PNS tapi apakah benar hartanya mencapai ratusan miliar (itu akan di cek)," kata Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12).

Lebih lanjut, Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan bila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menyerahkan wewenang kepada lembaga antirasuah dan penegak hukum lain untuk mengusut kasus tersebut.

"Mekanismenya gimana ya gimana nanti. Itu ranah hukum kami enggak ikut-ikut. Seseorang yang sudah maju pilkada kita sudah siap dengan segala risiko yang ada," tegasnya.

Dia juga menegaskan, konsekuensi bila pemenang Pemilihan Kepala Daerah tersangkut politik uang, maka wakilnya secara otomatis akan langsung ditunjuk menjadi kepala daerah.

"Mekanisme hukum ya urusan hukum. Kalau yang kena kepala daerah wakilnya bisa naik. Kalau dua-dua kena ya kita tunjuk Plt-nya dulu," jelas Tjahjo.