Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Titiek Soeharto mengingatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak semena-mena menetapkan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah. Menurutnya, langkah Menkum HAM tersebut yang membuat Partai Golkar menjadi terbelah.

"Kita jadi amburadul dan diacak-acak oleh yang tak bertanggungjawab. Menkum HAM jangan sembrono memecah belah kami, kami ingin bersatu," kata Titiek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Lebih lanjut, Titiek mengingatkan Yasonna bahwa jabatan Menteri hanya 5 tahun. Oleh karena itu, ia meminta Yasonna tak asal dalam mengambil keputusan.

"(Jabatan) Menkum HAM hanya 5 tahun dan Golkar ada di mana-mana dan kami ingin bersatu," tandasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar hasil Munas Bali Ade Komarudin menilai seharusnya Menkum HAM menciptakan stabilitas politik bukan menciptakan instabilitas politik.

"Saya sampaikan seharusnya anda bertanya pada Menkum HAM seharunya menciptakan stabilitas politik Indonesia. Tapi justru menciptakan instabilitas politik " kata Ade.

Selain itu, Ade mengimbau kepada kader Golkar mulai dari DPD I dan II untuk sama-sama menunggu keputusan hukum yang inkrah dan tak perlu khawatir memikirkan soal pilkada.

"Kami yakini DPD I dan II mengerti hukum. Dan saya yakini bahwa mereka solid selama ini, walaupun serbuan pihak ancol membuat gusar DPD I dan II. Untuk masalah Pilkada jangan gusar, saya yakin bulan April sudah ada jawaban yang pasti," tandasnya.