Titiek: Menko Polhukam lakukan intervensi yang enggak sehat

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anak Presiden kedua Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memastikan Munas Golkar tetap dilaksanakan di Bali pada akhir bulan November ini. Titiek yang juga merupakan kader Golkar itu menyesalkan adanya intervensi dari pemerintah dan kepolisian karena tidak memberikan izin Munas Golkar digelar di Bali.

"Setahu saya bahwa itu hanya pemberitahuan saja bahwa akan mengadakan Munas, apakah harus ada izin resmi? Dan saya kira kenapa mesti enggak boleh orang mau Munas aja. Ada intervensi yang enggak sehat. Kenapa pemerintah harus parno (paranoid)," ujar Titiek kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Titiek enggan memberi komentar lebih jauh akan intervensi Menko Polhukam yang meminta Polri untuk tidak memberikan izin Munas di Bali. Dia menegaskan, tidak ada alasan yang mendasar baik itu Menko Polhukam ataupun Polri untuk melarang-larang partai politik menggelar acara.

Orang lain juga bertanya?

"Saya rasa biar masyarakat yang menilai sendiri. Kalau kita ingin mengadakan Munas kenapa harus dilarang-larang. Toh tidak ada masalah, kita tidak bikin ribut apa-apa, kita enggak bikin ribut, jadi kenapa harus dilarang," jelas Titiek.

Diizinkan atau tidak, kata dia, Partai Golkar tetap menggelar Munas di Bali. Yang jelas, pihaknya telah memberitahukan kepada Polri bahwa akan menggelar Munas.

"Memang harus ada izin? kan hanya pemberitahuan saja, boleh enggak boleh kalau mereka (Polri) enggak mau mengamankan ya sudah. Lagi pula mengapa harus dilarang-larang," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Dia meyakini, jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.

"Nama kita buruk itu meng-upgrade lagi namanya itu sulit, dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di bali, tempat wisatawan," ujar Tedjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Atas alasan tersebut, dia berharap agar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie legowo dan menunda pelaksanaan Munas. Tedjo meminta agar Munas tetap digelar pertengahan Januari di Jakarta. Tedjo juga meminta Kapolri tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas. (mdk/eko)