Tim Prabowo minta tunda rekapitulasi, Jokowi bertanya 'ngapain?'
Merdeka.com - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menginginkan pengumuman penghitungan dan rekapitulasi hasil Pilpres ditunda selama satu bulan. Calon presiden dengan nomor urut dua Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan bahwa dirinya bingung dengan permintaan penundaan tersebut. Sebab tidak ada alasan hasil rekapitulasi suara harus ditunda.
"Ada apa, gak ada apa-apa ngapain ditunda?" jelasnya usai buka bersama dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (20/7).
Jusuf Kalla (JK) yang mendampingi Jokowi menegaskan, karena tidak ada alasan untuk melakukan penundaan, maka pengumuman penghitungan dan rekapitulasi suara harus disampaikan pada 22 Juli mendatang.
"Sesuai dengan undang-undanglah. Kalau undang-undang bilang tanggal 22 ya tanggal 22. Itu bukan kemauan kita (Jokowi-JK). Kalau ada yang tidak mau berarti nyalahin undang-undang," tegas JK.
Jokowi menambahkan, apapun hasil yang akan disampaikan oleh KPU akan tetap diterimanya. Sebab itu sudah menjadi dari kehendak rakyat, dan dia tunduk akan hal tersebut. "Sudah saya sampaikan bolak-balik, kita tunduk pada konstitusi. Tunduk pada kehendak rakyat," tutupnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPrabowo Yakin Transisi Pemerintahan Baru Berjalan Mulus, Ini Alasannya
Prabowo mengakui bagian dari tim Jokowi, yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya