Merdeka.com - Tiga orang pengurus DPD Golkar Papua versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dilaporkan ke Polda Papua, Kamis (16/4). Mereka dilaporkan karena diduga melakukan deklarasi kepengurusan tanpa melalui mekanisme organisasi.

Ketiga pengurus Golkar versi Agung Laksono yang dilaporkan ke Polda Papua tersebut adalah Korwil Papua dan Papua Barat, Paskalis Kossy; Plt Ketua Harian, Jhon Tabo; dan Sekretaris DPD Golkar Papua, Vicky Abaidata.

Pelaporan dilakukan oleh pengurus DPD Golkar Papua versi Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie yang diketuai Klemen Tinal melalui kuasa hukumnya Zeffnat Masnifit.

Menurut Zeffnat, ketiga pengurus Golkar versi Agung Laksono itu dilaporkan karena mereka memasuki dan menduduki kantor DPD Golkar Papua yang berlokasi di Jalan Percetakan No. 19 Kota Jayapura secara paksa. Selain itu, mereka juga membongkar seluruh ruangan kantor yang sebelumnya sudah ditutup.

Tindakan ketiga pengurus itu dinilai bertentangan dengan putusan sela PTUN Jakarta Pusat no 62/6/2015/PTUN JKT tertanggal 1 April 2015, yang antara lain menetapkan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Agung Laksono dan Zainudin Amali untuk menunda pelaksanaan SK Menkumham tertanggal 23 Maret 2015.

"Pelaporan ini untuk menghindari serta mencegah terjadinya tindakan provokasi yang mengarah terjadinya gesekan antarkelompok kekuatan kader Golkar hingga menyebabkan situasi keamanan tidak kondusif di Papua," kata Seffnat, seperti dikutip Antara, Kamis (16/4).

Pihaknya juga meminta agar pengurus DPD versi Agung Laksono menghentikan aktifitas dan kegiatannya hingga hasil PTUN Jakarta Pusat dan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum tetap.

Pihaknya juga meminta bantuan aparat kepolisian untuk menjaga serta melakukan pengamanan kantor DPD Golkar Papua di Jayapura.