Merdeka.com - Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memiliki pandangan mengenai pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat. Mereka juga menyiapkan terobosan agar tak ada lagi peraturan atau perundang-undangan tumpang tindih.

Prabowo mengatakan akan memperdayakan badan pembinaan hukum nasional dengan melibatkan para pakar untuk melakukan sinkronisasi. Langkah ini dilakukan agar undang-undang, peraturan daerah tidak tabrakan dengan aturan di tingkat pusat.

"Ini pekerjaan besar, harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum," kata Prabowo saat Debat Pilpres di Hotel Bidakara, Kamis (17/1).

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menilai partisipasi publik dan ahli sangat penting. Menurutnya, pekerjaan besar ini harus dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden sehingga bisa hadirkan kepastian hukum.

"Hadirkan keadilan bukan untuk orang kaya saja, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Hukum bisa hadirkan peluang investasi, dan lapangan kerja," tuturnya.

Menanggapi itu, Jokowi menegaskan akan menggabungkan fungsi legislasi di semua kementerian. "Kami gabungkan di Pusat Legislasi Nasional. Kontrol langsung oleh presiden, satu pintu agar tak tumpang tindih. Perda juga harus konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Kita sederhanakan semua. Apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan bisa kita lakukan revisi," jelasnya.

Prabowo melihat sampai saat ini belum ada perbedaan. "Kenyataan sekarang tumpang tindih, menumpuk. Perlu ada bantuan pakar untuk percepat selesaikan masalah ini semua. Di Indonesia terlalu banyak masalah harus ada terobosan," tandasnya.