Terkendala SK Menkum HAM, Munaslub Golkar diundur

Merdeka.com - Ketua steering comitte (SC) Munaslub Golkar 2016, Nurdin Halid mengatakan, perhelatan Munaslub yang awalnya direncanakan tanggal 7-8 Mei di Nusa Dua, Bali, berkemungkinan mundur dari jadwal sebelumnya. Hal ini disebabkan sejumlah mekanisme aturan terkait wewenang dari Kemenkum HAM, yang menjadi prasyarat dilaksanakannya Munaslub tersebut.

"Golkar menetapkan dari rapat pleno DPP, bahwa Munaslub semula akan dilaksanakan tanggal 7 Mei. Tapi karena ada masalah teknis seperti belum keluarnya surat pengesahan hukum dari Kemenkum HAM, maka Munaslub diundur sampai tanggal 17 Mei," ujar Nurdin usai memimpin rapat SC di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Raya, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/4).

Pemilihan tanggal 17-19 Mei untuk Munaslub tersebut, menurut Nurdin disebabkan karena ada ketentuan bahwa pelaksanaan Munas baru bisa dilaksanakan satu bulan setelah SK Menkum HAM keluar. Dia menilai, penundaan itu diambil agar pelaksanaan acara tersebut terselenggara dengan landasan hukum yang sah.

"Tapi Steering ini juga siap kalau misalnya tetap diadakan tanggal 7 Mei," ujar Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga mengatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub ini dimaknai oleh para kader Golkar, sebagai sebuah hal yang membawa semangat islah untuk mengakhiri konflik dualisme di tubuh partai beringin.

Maka, Nurdin berharap SC yang dipimpinnya ini mampu menjadikan Munaslub ini menjadi bersih dari segala praktik politisasi kotor.

"Karena Munaslub ini lahir dari perbedaan, di mana 1 tahun konsolidasi tidak efektif berjalan. Maka dari Munaslub inilah Golkar akan semakin solid," pungkasnya.