Temukan kejahatan, Pansus minta BPK audit investigasi Pelindo II

Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan Pansus akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pagi ini. Pansus akan menyerahkan secara langsung surat permintaan audit investigasi terhadap kasus Pelindo II.

Hal tersebut berdasarkan keputusan rapat Pansus (21/10) silam. "Harapan yang sama juga terhadap BPK, jangan terbeli, jangan bungkam, jangan jadi bagian dari persekongkolan para pemburu rente dengan para mafia untuk menjual, menggadaikan, serta menghilangkan aset negara (jika praktik itu ada), yang semestinya bisa datangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," kata Rieke dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11).

Menurut Rieke surat permohonan dari Pansus, rencananya akan diterima langsung Ketua BPK RI, Harry Azhar pada pukul 10.00 wib. Sedangkan hasil analisis dan kajian sementara, pansus menemukan suatu indikasi kuat terjadinya kejahatan korporasi.

"Diduga dijalankan melalui kolaborasi oknum di dalam negeri dan pihak-pihak asing yang berupaya menggerogoti aset negara, melalui proses privatisasi terhadap BUMN, dengan cara yang bertentangan dengan UUD, UU, maupun perundang-undangan terkait. Disinyalir pola, taktik dan strategi yang sama, juga telah terjadi pada BUMN lainnya," tuturnya.

Maka dari itu Pansus merasa BPK memiliki peran yang signifikan dalam persoalan ini. Rieke menjelaskan bahwa praktik-praktik tersebut jelas terindikasi kuat bisa dipastikan mendatangkan kerugian negara dan kerugian ekonomi negara.

"Meskipun pansus telah memiliki cukup bukti, namun pansus meyakini bahwa BPK pun akan ikut berjuang dengan penuh profesionalisme, tanggung jawab dan masih memiliki rasa nasionalisme menjadi bagian dari perjuangan menyelamatkan aset negara yang saat ini dikelola BUMN, khususnya di Pelindo II yang sedang diperdalam oleh pansus angket DPR RI," jelasnya.

Rieke meyakini, bahwa lewat keputusan tersebut merupakan kesempatan bersama menjadikan pembongkaran kasus yang terjadi di Pelindo II. Hal tersebut tentu sebagai pintu masuk pembenahan tata kelola BUMN dan penyelamatan aset negara.

"Barangkali pihak yang merasa terusik akan terus berupaya menghalangi kerja pansus. Barangkali mereka yang menjadi bagian persengkongkolan akan lakukan berbagai cara melemahkan kinerja dan temuan dari pansus angket Pelindo II. Barangkali kabar yang tersiar benar adanya, telah ditebar sejumlah uang untuk membungkam berbagai pihak agar kebenaran dipeti-eskan," pungkasnya.

Rieke juga menduga barangkali benar kasus di Pelindo II diback-up pihak-pihak yang kebetulan sedang berkuasa. Meski begitu Rieke berharap hal itu tidak benar. (mdk/eko)