Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tax amnesty masuk RAPBN 2016, PDIP bilang 'pemerintah cuci tangan'

Tax amnesty masuk RAPBN 2016, PDIP bilang 'pemerintah cuci tangan' Rapat Paripurna DPR bahas RUU Pilkada. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pengesahan RAPBN tahun 2016 ditunda hingga 30 Oktober. Hal ini dikarenakan ada perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN tahun 2016. Salah satunya soal tax amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR.

Pimpinan Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno justru mengkritik sikap pemerintah yang dinilai maju mundur dalam pembahasan RUU Tax Amnesty. Menurut dia, hal ini yang membuat pembahasan menjadi tertunda, padahal hal itu menjadi inisiatif pemerintah.

"Rencananya kan RUU tax amnesty ini pemerintah minta DPR yang mengerjakan supaya cepat, jadi inisiatif DPR, dipaketkan dengan RUU revisi UU KPK. Terserah pemerintah, kalau pemerintah ingah ingih, maju mundur, enggak tegas susah. Yang didengar pemerintah lembaga negara (DPR) atau suara-suara enggak jelas itu," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Jumat (23/10).

Hendrawan menyesalkan sikap pemerintah yang justru melempar bola panas RUU Tax Amnesty ke DPR. Namun dalam pembahasannya pemerintah tak mau melanjutkan. Hal ini membuat citra DPR yang tercoreng karena sikap tak jelas dari pemerintah.

"Dengan menyerahkan tax amnesty ke DPR, bola panas dilempar ke legislatif, biar kami yang digebukin, DPR digebukin, pemerintah kelihatan suci dan bersih," tutur dia.

Anggota Komisi XI DPR ini menyatakan seolah pemerintah cuci tangan dalam pembahasan RUU Tax Amnesty dan RUU revisi KPK tersebut. Sebab, pemerintah meminta agar RUU itu menjadi inisiatif DPR, biar cepat, tapi tiba-tiba pemerintah balik badan.

"Pemerintah ingin ngebut, DPR dimarahi karena loyo. Sekarang pemerintah loyo, DPR ingin ngebut tapi pemerintah cuci tangan," tegas dia.

Kendati demikian, Hendrawan merasa yakin tidak akan terjadi voting saat pengesahan RUU RAPBN tahun 2016 30 Oktober nanti. Dia juga merasa tidak akan terjadi tarik ulur antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) nanti dalam pengesahan RAPBN 2016 nanti.

"Enggaklah, kita ikuti perkembangan, yang penting pemerintah jangan ingah ingih," terang dia.

Seperti diketahui, pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2016 ditunda. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memasukan tax amnesty di RUU APBN 2016, sementara UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR.

RUU APBN tahun 2016 harusnya disahkan kemarin pada 22 Oktober 2016. DPR sendiri saat ini masih membahas tentang tax amnesty dan jumlah pagu anggaran tahun 2016 yang dialokasikan pemerintah.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto membantah jika ada tarik menarik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pembahasan RUU APBN tahun 2016. Menurut dia, pengesahannya molor hanya karena alokasi pemerintah yang telalu tinggi untuk APBN 2016 yakni Rp 2.500 triliun dan mencantumkan tax amnesty sebagai target pencapaian pajak tahun depan.

"Jadi nanti kalau belum ada payung hukumnya saya kira tidak logis kalau dimasukkan rencana anggaran APBN 2016. Itu yang membuat pembahasannya menjadi tertunda beberapa minggu," kata Yandri di Gedung DPR, Kamis (23/10).

Namun terakhir pembahasannya, pemerintah realistis dengan menurunkan asumsi pendapatan APBN di 2016 menjadi Rp 2.080 triliun. DPR dan pemerintah memiliki batas waktu hingga 30 Oktober untuk mengesahkan RAPBN tahun 2016, jika tidak, maka mau tidak mau untuk tahun 2016 pemerintah menggunakan rancangan di anggaran 2015.

"Asumsi yang dipakai sekarang sekitar Rp 2.100 triliun, tepatnya Rp 2.080 triliun. Akibat dari itu, asumsi yang kita bahas RKL kementerian dan Lembaga itu bulan lalu sudah disepakati dengan Komisi II dan KPU itu berakibat jadinya pengurangan," ujarnya.

Pembahasan RAPBN 2016 yang diyakini bakal berjalan panas. Kembali adu kekuatan antara KMP dan KIH di DPR.

Bahkan petinggi Fraksi PDIP di DPR mengakui bahwa surat edaran yang meminta agar seluruh anggota Fraksi PDIP tak keluar Jakarta karena alasan RAPBN tahun 2016 yang belum beres. PDIP khawatir jika RAPBN 2016 harus disahkan dengan mekanisme voting.

Koalisi Merah Putih (KMP) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menggelar rapat untuk membahas hal ini di Hotel Dharmawangsa, Selasa malam kemarin. Jauh hari saat pemerintah mengajukan RAPBN tahun 2016 pada Agustus lalu, SBY dan Partai Demokrat juga sudah mengkritik alokasi di dalam RAPBN tersebut.

Partai Demokrat menilai target anggaran yang dirancang pemerintah terlalu tinggi di tengah ekonomi yang loyo serta penyerapan anggaran yang belum maksimal.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Kata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Prabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani

Prabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani

Prabowo menekankan masyarakat harus pandai dan berani memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar.

Baca Selengkapnya
Respons Hasto soal Peluang Megawati dan Prabowo Bertemu

Respons Hasto soal Peluang Megawati dan Prabowo Bertemu

PDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Prabowo Beri Bantuan Uang Rp5 Juta ke Pendukungnya Selama Ramadan

CEK FAKTA: Hoaks Prabowo Beri Bantuan Uang Rp5 Juta ke Pendukungnya Selama Ramadan

Dalam narasinya, dikatakan Prabowo memberikan bantuan senilai Rp5 juta selama bulan ramadan

Baca Selengkapnya