Tanya kasus Sumber Waras, Komisi III panggil KPK dan BPK

Merdeka.com - Komisi III DPR berencana memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang belum tuntas. Bahkan Komisi III DPR juga akan panggil Badan Pemeriksaan Keuangan untuk menjelaskan temuan hasil investigasi laporan keuangan.

"Ya pasti (panggil KPK). Ini kan mekanismenya dengar laporan masyarakat. Jadi langkah berikutnya panggil BPK untuk menjelaskan temuan hasil investigasinya laporan masyarakat yang disampaikan pada kami, sekuat apa bukti-bukti investigasinya itu," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3).

Dia menjelaskan jika KPK tak memiliki data dan bukti yang kuat dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras untuk dinaikan ke penyelidikan, Komisi III akan memakluminya. Sebab, setiap kasus korupsi tak memiliki bukti yang kuat tak bisa dipaksakan oleh KPK.

"Kedua, kami panggil pihak-pihak yang terkait misalnya kepala dinas yang berwenang berikan DOP, kepala anggaran yang berwenang berikan persetujuan pembayaran tanah, baru kemudian termasuk Pak Ahok untuk jelaskan. Dan terakhir panggil KPK untuk tanya kenapa belum jalan kasusnya. Atau bisa saja sampaikan bahwa memang KPK belum berjalan karena datanya sumir, kita si adil saja. Kita telusuri mana kala ada laporan masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Komisi III DPR bakal memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Pemanggilan rencananya dilakukan pada hari ini.

"Iya benar. Rencana hari ini tapi karena Kapolda sibuk mengamankan KTT OKI tertunda. Saya enggak tahu kapannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Desmond menjelaskan, Komisi III DPR ingin mengetahui beberapa persoalan hukum di DKI Jakarta. Semua persoalan hukum yang menyita perhatian publik, Ahok diminta menjelaskan kepada Komisi III DPR.

"Persoalan Sumber Waras, persoalan-persoalan penggusuran, persoalan-persoalan perdagangan orang yang itu dibilang berizin seperti Alexis, itu kan perdagangan manusia," jelas Desmond yang juga Ketua DPP Partai Gerindra ini.