Tak tinggal diam, Agung Laksono serang balik Ical

Merdeka.com - Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono menuai perlawanan dari kubu Aburizal Bakrie (Ical). Mereka menyerang kubu Agung habis-habisan dengan berbagai cara.

Langkah awal serangan itu dimulai lewat laporan loyalis Ical ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen mandat peserta Munas Ancol. Tak cukup itu, Koalisi Merah Putih di DPR dikerahkan untuk menggulirkan hak angket kepada Menkum HAM Yasonna akibat memenangkan kubu Agung.

Nampaknya, kubu Agung Laksono mulai geram. Serangan loyalis Ical diladeni dengan berbagai argumen keras yang mengukuhkan posisi mereka layak disahkan oleh pemerintah.

Berikut serangan balik Agung Laksono kepada Ical agar legowo menerima kekalahan, seperti dihimpun merdeka.com, Sabtu (14/3):

Tak gentar dipolisikan kubu Ical

Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono tidak mau ambil pusing atas laporan loyalis Ical ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen mandat peserta Munas di Ancol. Kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinannya legal dan mempunyai kekuatan hukum."Ya silakan saja. Pokoknya kami taat asas, taat aturan, kalau harus begitu kami ikuti. Jika beliau (Bareskrim) memproses ke pengadilan ya monggo. Enggak ada masalah, kami hadapi. Tapi yang jelas tongkat komando Partai Golkar berdasarkan ketetapan pemerintah kami jalankan," kata Agung Laksono di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).Menurutnya, tudingan pemalsuan dokumen mandat peserta di dalam Munas Ancol itu tidak jelas. Segala hal yang berhubungan dengan Munas Ancol telah sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Golkar."Kami tidak melakukan pemalsuan dokumen. Kami tidak sama sekali memalsukan dokumen. Kami (mengadakan Munas) atas dasar AD/ART. Kami sama sekali tidak pernah memalsukan," jelasnya.

Copot Ade Komarudin dari ketua fraksi Golkar di DPR

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan akan mengganti Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin. Pihaknya mengajukan Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ganti."Pada waktunya akan kami adakan perubahan (Ketua Fraksi Ade Komaruddin). Dalam waktu mendatang akan kami layangkan surat ke pimpinan dewan," kata Agung Laksono di Kantor Hanura di Jakarta, Jumat (13/3).Dia mengungkapkan ada kepengurusan baru atau rotasi di tubuh Fraksi Golkar. Namun, Ketua DPR dari Partai Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua MPR dari Golkar Mahyuddin tidak akan diganti."Di samping surat resmi itu (susunan pengurus), ada beberapa secara individual mendatangi kami. Berbondong-bondong untuk menerima dukungan, jadi kami akan terbuka dalam penyusunan ini juga mengajak senior-senior juga," tukasnya.

Minta Prabowo tak campur tangan urusan Golkar

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ikut campur urusan internal partai beringin. Persoalan antara dirinya dan Aburizal Bakrie (Bakrie) adalah urusan internal Golkar."Urusan dalam negeri tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3).Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain. Prabowo tidak ada hak untuk mencampuri urusan itu."Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar dia.

Minta hentikan angket ke Menkum HAM

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menilai hak angket yang digulirkan oleh kubu Ical bersifat individu, bukan instruksi dari pimpinan Golkar. Mereka yang berbicara juga bukan pimpinan Golkar yang disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkum HAM."Tadi Bamsoet dan Ade Komaruddin wacanakan hak angket, namun mereka bukan pimpinan fraksi jadi sifatnya pribadi bukan atas nama parpol. Saya minta kader Golkar tidak melanjutkan langkah-langkah itu (hak angket) karena sifatnya individual dan merusak partai dan tak pantas diikuti," kata Agung usai bertemu Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Jumat (13/3).Menurutnya, politikus Golkar Bambang Soesatyo bakal dikenakan sanksi oleh pimpinan Golkar. Apabila tak mengikuti perintah pimpinan Golkar, dirinya diancam akan dipecat."Apabila tidak diindahkan akan dikenakan sanksi, sanksi bisa tegas. Itu kata-katanya juga kurang pas tidak mencerminkan seorang kader yang baik," tegasnya.