Tak Takut Elektabilitas Anjlok, Ini Alasan PSI Tolak Perda Berbasis Agama

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menolak peraturan daerah (Perda) berbasis agama. Dia ingin Indonesia memiliki produk hukum yang menyeluruh untuk setiap personal hingga seluruh pemeluk kepercayaan manapun.

"PSI tidak antiagama sama sekali tidak. Justru pertanyaannya, kami menolak perda-perda berbasis agama karena kami ingin menempatkan agama di tempat yang tinggi. Karena agama itu jangan lagi dipakai sebagai alat politik," tutur Grace di Jokowi Center, Jalan Ki Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11).

Menurut Grace, produk hukum mestinya universal, tidak parsial, dan tidak mendasar pada agama apapun. Para pendiri bangsa, lanjut dia, melalui Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila merujuk hukum melalui sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Tidak merujuk pada agama apapun dan kami ingin mengembalikan lagi kepada konstitusi agar tidak ada lagi namanya mayoritas minoritas. Semua agama mulia dan semua warga negara sesuai dengan konstitusi bisa menjalankan keyakinannya di mana pun mereka berada sebagai warga negara," jelas dia.

Grace menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dia dapat, intoleransi di negeri ini semakin memburuk. Enam dari sepuluh orang Indonesia tercatat tidak bersedia memilih orang yang berbeda keyakinan khususnya dalam dunia politik.

"Ini kan beragam banget dan agama yang kita akui mungkin hanya lima. Ditambah lagi adanya kepercayaan. Masyarakat adat misalnya, yang mempunyai keyakinannya masing-masing dan itu tidak di paksakan untuk tunduk di dalam produk hukum berdasarkan agama tertentu. Akan sangat rawan potensial sekali timbul konflik," beber Grace.

Lebih lanjut, kata dia, Perda berdasarkan agama akan sangat potensial menimbulkan konflik antaragama, bahkan di antara mereka yang memiliki keyakinan sama.

"Karena pemahaman setiap orang meskipun agamanya sama, tapi kan pemahamannya bisa berbeda. Nah konflik-konflik seperti ini yang ingin kita hindari, karena saat potensial jika ada Perda yang hanya berbasis sebuah agama," katanya.

Grace mencontohkan tentang aturan minuman keras dan prostitusi di Indonesia. Pada dasarnya, hukum yang universal dan dibuat tanpa berlandaskan agama pun dapat mengatur permasalahan itu.

"Bahkan kalau kita bicara ilmu kesehatan, yang namanya miras itu berbahaya untuk kesehatan. Dan kita setuju itu harus ada pengaturannya. Ada pembatasan umur misalnya yang bisa mempunyai akses terhadap minuman yang memiliki kandungan alkohol. Tapi itu kan bisa diatur dalam hukum, produk hukum, tidak harus kemudian jadi produk agama," ujar Grace.

"Prostitusi itu adalah perdagangan manusia dan kita menentang itu, itu bisa diatur dalam produk hukum. Tidak perlu bertolak pada agama tertentu," lanjutnya.

Grace Sayangkan Laporan Terkait Penolakan Perda Agama

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyayangkan sikap Eggi Sudjana dan pihak lainnya yang melayangkan laporan ke polisi terkait perbedaan pandangan soal keberadaan peraturan daerah (Perda) berlandaskan agama.Eggi Sudjana melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat 16 November 2018 atas dugaan ujaran kebencian. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM.

"Bang Eggi punya nomor telepon saya, tapi kenapa enggak telepon saya. Teleponnya pihak kepolisian. Sayang banget. Dikit-dikit (lapor)," tutur Grace.

Menurut Grace, pihaknya sangat membuka ruang diskusi untuk membahas berbagai pendapat yang dinilai berseberangan oleh kalangan lain. Jangan hanya karena berbeda pendapat, langsung begitu saja memainkan ranah hukum yang sarat dengan kepentingan tertentu.

"Ini juga sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat kita. Sekarang ini kalau berbeda, seolah-olah salah. Ayo dong kita diskusi. Kita saling, ya di mana poin tidak setujunya, jadi jangan enggak setuju, lapor, pidana, polisikan. Bisa rusak nih penjara penuh dengan orang-orang yang dilaporin hanya karena berbeda," jelas dia.

Hal ini juga berlaku untuk para politisi dan partai lain yang juga memiliki pandangan berbeda. Apalagi bagi mereka yang sudah senior di dunia perpolitikan.

"Didiskusikanlah. Ini perlu pendidikan politik juga. Dan kalau itu datang dari politisi-politisi senior, kami justru menyayangkan ya. Kita ini pendatang baru di politik, tapi kami justru open untuk diajak diskusi. Kita bersedia kok, kami menjelaskan kenapa kami mengambil posisi ini. Jadi jangan lapor, ngobrol saja belum," Grace menandaskan.

PSI Tak Khawatir Elektabilitas Anjlok

Memilih sikap menolak perda berbasis agama, lanjut Grace, tak membuat PSI takut kehilangan suara. Menurutnya, sejak awal yang diperjuangkan partainya adalah antikorupsi dan antiintoleransi.

"Enggak. Karena ini dari awal sudah menjadi DNA kami. Dan kita lihat problem intoleransi itu sudah makin parah," tutur Grace.

Grace yakin, masyarakat akan tetap memilih PSI dengan melihat konsistensi arah dan tujuan partai tersebut dalam memberantas korupsi dan intoleransi di Indonesia.

"Sekalipun itu tidak populis. Problem partai hari ini, mereka mengentertain politik identitas demi elektabilitas dan demi popularitas yang tadi. Sehingga akhirnya angkanya sekarang serem gak sih kita. Karena mengentartain politik identitas demi elektabilitas, akhirnya angkanya sudah sebesar itu sekarang. Dan itu akan sangat potensial memicu konflik di antara warga," beber Grace.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com