Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak setuju usul Agung, Ical sebut Munaslub tak libatkan tim transisi

Tak setuju usul Agung, Ical sebut Munaslub tak libatkan tim transisi Islah Golkar. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie masih membahas kelanjutan penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) sebagai solusi mengakhiri konflik dualisme kepengurusan di internal partai.

Hingga dini hari tadi, mayoritas DPD I menolak Munaslub dan menyerahkan keputusan pada Ketua Umum Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical. Di sisi lain, Agung Laksono menginginkan melibatkan tim transisi dalam Munaslub.

Ical tidak sepakat dengan Agung Laksono. Munaslub sama sekali tidak akan melibatkan tim transisi. "Tidak ada, jalan saja seperti biasa, secepatnya dengan Pak JK (Jusuf Kalla) dan Agung untuk menentukan Munaslub. Jadi kita sepakat tidak memakai tim transisi, tentu kita memakai yang sudah disepakati bersama," kata Ical di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Ical menyerahkan sepenuhnya keputusan perlu tidaknya penyelenggaraan Munaslub sebagai jalan untuk mengakhiri konflik Golkar, pada keputusan DPD.

"Ini kan semua banyak yang mengatakan diserahkan ke DPP, tapi tentu DPP akan mendengarkan suara mereka (DPD I dan II) juga, karena mereka masih melihat DPP? Ini kan lucu, saya bilang suara ada di dia (DPD) sekarang dia kembalikan ke saya," ucap Ical.

Seperti diketahui, Pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik wacana menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang keputusannya akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional kubu Aburizal Bakrie. Namun, tim transisi harus dilibatkan.

"Kami menyambut baik pelaksanaan munaslub yang akan datang," kata Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta Jakarta, Minggu (24/1).

Leo juga mengapresiasi keinginan Aburizal Bakrie agar munaslub dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan tahun ini. Namun, dia menekankan bahwa munaslub itu harus tetap berkoordinasi dengan Tim Transisi yang diketuai Wapres Jusuf Kalla, sesuai dengan amanat Mahkamah Partai Golkar.

"Silakan berkoordinasi dengan Tim Transisi. Siapapun penyelenggaranya kami tidak memasalahkan, asal peserta munaslub mencakup seluruh elemen kedua kubu, misalnya DPD tingkat I dan II dari kedua kubu dilebur," kata dia.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP