Tak mau pilkada diundur, politisi PDIP desak Jokowi keluarkan Perppu
Merdeka.com - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP, Sukur Nababan sepakat jika Presiden Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu). Sebab, menurutnya, calon tunggal akan mencederai proses pilkada serentak 2015.
"Intinya begini, pilkada proses politik dan ini harus dijalani, jangan sampai proses demokrasi dicederai dengan menggembosi dengan cara tidak mendaftar calon pilkada pada parpol lain," kata Sukur saat dihubungi, Jakarta, Rabu (5/8).
Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP ini juga menyatakan, fenomena calon tunggal disebabkan oleh rendahnya parpol terhadap pilkada. Harusnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama parpol.
Maka dari itu, menurut Sukur, jangan sengaja membiarkan calon tunggal ada untuk tujuan menggagalkan pelaksanaan pilkada.
"Jangan sampai ini salah satu trik politik yang calon politiknya tidak mendaftarkan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah," tuturnya.
Sukur berharap Presiden Jokowi sigap menangani hal ini. Menurutnya segera harus ada Perppu agar proses pilkada tak berbelit.
"Solusi penundaan itu (pilkada) juga tidak tepat artinya Perppu itu menjadi alternatif untuk berjalannya proses demokrasi," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politisi PDIP Sebut Tak Menutup Kemungkinan Megawati dan Prabowo Bertemu Usai Pilpres
Lalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaSerang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca Selengkapnya