Tak dapat pimpinan DPR & MPR, harapan PPP tinggal jatah menteri

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan kursi pimpinan parlemen. Kali ini bersama perwakilan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KMP berhak atas kursi Pimpinan MPR.

Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan kemarin mengatakan, melihat kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pertarungan memperebutkan kursi Pimpinan MPR merupakan kemenangan kelima bagi kubu KMP.

"Koalisi Merah Putih untuk kali ke-5 mengalahkan Koalisi PDIP-Jokowi. Setelah kekalahan pilpres KMP, skor sekarang KMP unggul jauh," ucap Ramadhan saat dihubungi, Rabu (8/10) kemarin.

Menurut Ramadhan, strategi memasang Zulkifli Hasan sebagai calon Ketua MPR dan EE Mangindaan sebagai Wakil Ketua MPR di menit-menit terakhir merupakan strategi yang pas untuk memenangi kursi Pimpinan MPR meski kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyiapkan kursi Ketua MPR untuk DPD.

Hal mengejutkan terjadi dalam perebutan pimpinan MPR kemarin, di mana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membelot dari KMP dan beralih gabung dengan KIH. Namun rupanya langkah yang dilakukan oleh PPP ini tidak bisa membuahkan hasil. KMP tetap unggul, sementara KIH harus tetap menelan pil pahit kekalahan.

Namun PPP masih bisa berharap kursi menteri dari Jokowi. Apalagi Jokowi memberi sinyal akan memberikan jatah kursi buat partai ka'bah.

Berikut lika liku PPP yang akhirnya harus merelakan kursi pimpinan MPR, dan DPR, namun masih bisa berharap kursi menteri, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Kamis (9/10):

Akui ada konflik internal partai

Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha mengakui konflik internal partai memberi andil pada kegagalan PPP mendapatkan kursi pimpinan MPR, meski sudah berbalik arah mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sesaat sebelum sidang Paripurna MPR dilaksanakan.Oleh sebab itu Tamliha mengatakan, PPP akan tetap bersama KIH dan menunjukkan komitmennya yang telah melakukan penandatanganan kontrak politik, meski pintu Koalisi Merah Putih (KMP) masih terbuka untuk PPP."Kan pintu KMP masih terbuka lebar untuk PPP, bahkan Pak Hatta Rajasa bisa memahami kalau kemudian PPP ikut KIH. Biarlah untuk kali ini kami berada di KIH. Karena ini keteledoran PPP yang tidak kompak menandatangani kontrak politik," ucap Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10) kemarin.Tamliha mengungkapkan, sebelum PPP memutuskan berbelok arah mendukung KIH, PPP menunggu KMP secara serius membangun kerja sama dengan PPP, salah satunya dengan memasukkan kader PPP dalam paket pimpinan MPR."Kekuasaan itu bukanlah sesuatu absolut, saya sudah mengatakan di mana-mana, apabila KMP tidak bisa membangun kerja sama dengan PPP maka jangan salahkan PPP pindah ke lain hati," kata Tamliha.Posisi PPP bersama KMP, lanjut Tamliha, masih akan berlanjut melalui posisi alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah posisi ketua komisi yang sudah dijatahkan KMP untuk PPP."PPP pasti bersama-sama KMP dalam alat kelengkapan dewan," tutup Tamliha.

Siap dikeluarkan dari KMP

Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengaku bila partainya siap dikeluarkan dari Koalisi Merah Putih (KMP) pasca pemilihan pimpinan MPR. Menurut dia, sampai saat ini belum ada komunikasi antara KMP dengan PPP."PPP pasif saja, seperti kata Pak SDA hanya berbeda saja, kalau dikeluarkan dari KMP apa boleh buat, cinta itu kan tidak boleh bertepuk sebelah tangan," kata Yani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).Yani menegaskan, tidak ada niat dari PPP untuk meninggalkan KMP. Terkait pemilihan pimpinan MPR kemarin, kata dia, hal itu sebagai upaya untuk mempertahankan harga diri partai."Menegakkan harkat dan martabat partai. PPP pada intinya tidak tinggalkan KMP, tapi kalau KMP tinggalkan PPP silahkan," jelas Yani.Lebih jauh, tegas Yani, PPP memiliki andil besar terhadap Prabowo Subianto dan KMP. "Kalau gara-gara semalam, kalau di keluarkan PPP siap," tandasnya.Berbeda dengan Yani, Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham membantah bila pihaknya meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan pimpinan MPR. Idrus mengaku bila PPP sejak awal sepakat memang memasrahkan kepada Pengurus KMP perihal posisi pimpinan di parlemen karena sedang mengalami konflik internal."Proses politik di KMP itu panjang dengan beberapa pertemuan, lalu ada kesepakatan dan bagian integral kesepakatan itu PPP tidak masuk Paket DPR/MPR. Itu ditandatangani ketumnya, bahkan ada petinggi-petinggi PPP lain yang hadir dimana mereka bilang silahkan kami pasrah, kami ingin menyelesaikan internal kami dulu," jelas Idrus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).

KMP legowo PPP berpaling ke Jokowi

Koalisi Merah Putih diprediksi bakal menyapu bersih semua komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid belum bisa memastikan apakah PPP mendapatkan jatah ketua dan wakil ketua komisi atau tidak."Nanti akan ada rapat KMP gimana efektifkan kinerja DPR, partai-partai di komisi-komisi mana. Pasti akan bahas komposisi di komisi, termasuk PPP. Soliditas kita akan hadirkan parlemen yang kokoh dan kuat," kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).Oleh karena itu, tegas Hidayat, KMP terlebih dahulu akan meminta konfirmasi kepada PPP, apakah masih bertahan di KMP atau lebih nyaman di Koalisi Indonesia Hebat."PPP maunya gimana? Mereka meninggalkan KMP atau sejenak keluar atau balik lagi, tentu kita perlu dengar dari PPP untuk klarifikasi," jelas Wakil Ketua MPR itu.Lebih jauh, Hidayat menegaskan, tidak ada niat KMP meninggalkan PPP soal jatah nama paket pimpinan MPR. Menurut dia, sudah ada kesepakatan yang tertulis di antara ketua umum partai yang tergabung dalam KMP bahwa PPP tidak mendapatkan pimpinan DPR ataupun MPR."Tegas kami menyatakan tidak meninggalkan PPP. Kami ada dokumen-dokumen tanda tangan SDA untuk segala yang disepakati. Termasuk pimpinan MPR kemarin. Tentu kami ingin jaga kesoliditasan di KMP," jelas Hidayat."Kalau mereka yakin dengan Koalisi Indonesia Hebat ya monggo saja, ya kami enggak bisa cegah. Bicarakan dengan pimpinan partai kalau balik lagi ke KMP," tandasnya.Seperti diketahui, PPP hengkang dari Koalisi Merah Putih dan melompat memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Hebat. Bersama partai-partai pendukung Jokowi-JK, PPP mengusung Hasrul Azwar sebagai calon wakil ketua MPR.

Jokowi isyaratkan PPP dapat jatah menteri

Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan akan memberikan jatah kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang kabah ini akan masuk kabinet Jokowi-JK."Iya," kata Jokowi sambil mengangguk di Balai Kota DKI, Rabu (8/10) kemarin.Namun Jokowi bungkam soal berapa jatah menteri yang diberikan, atau menteri bidang apa yang akan diberikan pada PPP. PPP telah membelot dari Koalisi Merah Putih (KMP) karena kecewa tak mendapat paket pimpinan DPR dan MPR. Dalam voting pimpinan MPR, mereka berbalik mendukung koalisi Jokowi. Namun akhirnya Koalisi Merah Putih tetap menang dan Zulkifli Hasan menjadi ketua DPR.

PPP akan bikin suasana baru di DPR

Pengamat politik Fadjroel Rachman menilai meski dalam pemilihan kursi ketua MPR, PPP secara mengejutkan malah mendukung Koalisi Indonesia Hebat tak lantas membuat PPP masuk bersama partai-partai yang mengusung Jokowi-JK. Justru Fadjroel menilai keluarnya PPP dari Koalisi Merah Putih akan membuat suasana baru di Parlemen."Tapi karena Pak Jokowi tak mau ada suatu transaksional, mungkin itu akan menjadi suatu kubu baru di Parlemen," kata Fadjroel usai diskusi di Megawati Institute, Jalan Proklamasi Nomor 53 Jakarta Pusat, Rabu (8/10).Malahan menurut Fadjroel, hengkangnya PPP dari Koalisi Merah Putih dan memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Hebat membuktikan bahwa politik tidak ada yang abadi. Dalam politik itu anda mendapatkan apa dan bagaimana hasilnya."Jadi pada PPP ketika mereka tidak mendapatkan kursi di DPR dan tidak lagi mendapatkan kursi di MPR terus mereka pergi," ujarnya."Jadi tidak terlalu peduli di belakang partai ini ideologinya agama atau kerakyatan, tetapi jika sudah sampai pada titik pada kekuasaan mereka kembali kepada yang generik itu (posisi)," katanya.Seperti diketahui, PPP hengkang dari Koalisi Merah Putih dan melompat memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Hebat. Bersama partai-partai pendukung Jokowi-JK, PPP mengusung Hasrul Azwar sebagai calon wakil ketua MPR. Namun, paket yang diusung Koalisi Indonesia Hebat kalah dengan selisih 17 suara dari Koalisi Merah Putih.