Tak cuma laporkan ke DKPP, Partai Idaman bakal gugat KPU ke PTUN

Merdeka.com - Partai Islam Damai Aman (Idaman) tidak bisa melanjutkan dalam tahapan verifikasi faktual Pemilu 2019, setelah putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (15/1) menolak gugatan yang mereka ajukan. Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah berencana membawa sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Partai Idaman menduga, pada tahapan sub pendaftaran, ada upaya pengadangan politik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Idaman dinyatakan tidak lolos, hanya dengan dokumen check list Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pada sub tahapan verifikasi administrasi, partai besutan Rhoma Irama ini, kembali terjegal dokumen berita acara KPU.

Hasil putusan tersebut berbentuk putusan pejabat Tata Usaha Negara. Partai Idaman menduga ada pelanggaran administrasi internal KPU. Maka itu, sebelum melakukan gugatan ke PTUN, mereka akan berkonsultasi dahulu.

"Apakah check list parpol pada verifikasi administrasi bisa dibawa ke ranah PTUN. Kedua kami diadang berdasar berita acara KPU. Ini yang akan kami konsultasikan apa bisa diajukan ke PTUN," ujar Ramdansyah di DPP Partai Idaman, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Selasa (16/1).

Pada tahap administrasi menggunakan Sipol, Partai Idaman mengungkap ada kesalahan yang telah dilakukan oleh KPU. Partai yang dinyatakan lolos, terdapat data yang diduga manipulatif.

Selain itu, KPU menggunakan kode Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 7, untuk menentukan lolos atau tidaknya dalam Sipol. Padahal, menurut Ramdansyah, dalam UU No.7 2017 mengenai pemilu, maupun Peraturan KPU No.11 2017, serta Lampiran Peraturan KPU, tidak aturan yang mengatur ihwal kode tersebut.

"Tetapi TMS angka 3,4,5,6 muncul dalam lampiran tak terpisahkan dalam aturan KPU itu sendiri. Kami punya dokumen TMS angka 7 berpengaruh pada gagalnya Partai Idaman," jelas Ramdansyah.

Ramdansyah berkukuh bahwa selama melewati tahapan administrasi, data mereka lengkap dan dapat lolos ke tahapan verifikasi faktual. Maka itu, mereka akan membawa sengketa ke PTUN.

"Ini kita akan bawa ke PTUN bahwa sengketa ini, putusan bawaslu tidak bisa lanjut ini, yang akan kita bawa ke PTUN," tukasnya.