Tahapan Pilkada Solo Dimulai, KPU Akan Lantik 162 Anggota PPS

Merdeka.com - Tahapan Pilkada serentak, 9 Desember 2020, khususnya di Kota Solo akan segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan melantik 162 anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada 15 Juni mendatang.

"Kami sudah mendengar terkait pelaksanaan Pilkada serentak 270 daerah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Akhirnya pelaksanaan Pilkada menemukan titik terang setelah sebelumnya tertunda akibat wabah corona," ujar Anggota Divisi Solialiasasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih dan SDM KPU Solo, Bambang Kristianto, Jumat (29/5).

Kendati demikian, pihaknya ini masih menunggu surat resmi putusan tersebut untuk disosialisasikan kepada partai peserta pemilu 2019 di Solo. Bambang mengatakan sesuai keputusan KPU RI bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahapan pilkada akan dimulai pada tanggal 15 Juni.

"Untuk kelanjutan pilkada sudah dipastikan tanggal 15 Juni mendatang. Di Solo tahapan pilkada akan dimulai dengan pelantikan anggota PPS," terangnya.

Usai pelantikan anggota PPS, kata dia, tahapan berikutnya adalah verifikasi faktual pasangaan independen. Yakni Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo) yang telah memenuhi syarat dukungan.

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, menambahkan seharusnya 162 anggota PPS terpilih yang tersebar di 54 kelurahan dilantik pada tanggal 22 Meret. Namun, akibat adanya pandemi Covid-19, harus ditunda.

"Sebenarnya kami menjadwal ulang pelantikan 162 anggota PPS dilaksanakan tanggal 31 Maret. Tapi harus ditunda lagi akibat status KLB Solo diperpanjang," katanya lagi.

Sebelumnya, sesuai SK KPU RI dan menindaklanjuti dengan membuat SK No.19/PL.02-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pencegahan Virus Corona tertanggal tanggal 22 Maret lalu.

Ada empat tahapan Pilkada serentak yang ditunda, yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih dan masa kerja petugas pemuktahiran data pemilih, dan terakhir pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.