Syarat Caketum Golkar harus lapor LHKPN ke KPK

Merdeka.com - Ketua panitia Munaslub Golkar, Theo L Sambuaga menyatakan calon ketua umum Golkar harus memenuhi syarat ketentuan DPP Golkar untuk maju dalam Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) pada bulan Mei mendatang. Salah satu syaratnya yakni memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK bagi kader yang menjabat pejabat publik.

"Kalau syarat itu kader Partai Golkar, sudah pernah jadi pengurus 5 tahun, dia sudah pernah duduki jabatan satu jenjang di bawahnya, dia bersih, malah kita syaratkan dia laporkan kekayaan terutama pejabat negara, berbagai hal objektif sebagai komitmen perjuangkan aspirasi rakyat dan kebangkitan Golkar," kata Theo di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (21/4).

Namun saat disinggung setoran bagi Caketum, kata dia, bukan syarat dalam Munaslub Golkar karena masih wacana. Menurutnya, saat ini yang diajurkan seluruh kader Golkar untuk memberikan 'saweran' penyelenggaran Munas.

"Namun ini baru wacana, yang sudah kita sepakati bahwa prinsip ini dilaksanakan secara gotong royong, jadi yang berkepentingan untuk suksesnya munas ini adalah semua kader Golkar," kata dia.

Lebih jauh, pihaknya tak menerapkan bagi Caketum yang terpilih untuk meninggalkan jabatan publik. Selain itu, Caketum yang terpilih diperbolehkan maju sebagai Capres 2019 nantinya.

"Enggak ada itu, ya orang jadi parpol sudah tentu salah satu keinginannya untuk jadi pejabat publik kan jadi wakil rakyat. Jadi tak ada syarat (harus mundur dari jabatan publik) itu," kata dia.