Surati Setjen DPR, NasDem minta kenaikan tunjangan tak dicairkan
Merdeka.com - Fraksi Partai NasDem di DPR tegas menolak kenaikan tunjangan bagi setiap anggota DPR. Bahkan, untuk membuktikan penolakannya itu, NasDem akan menyurati Kesekjenan DPR agar tak mencairkan kenaikan tunjangan tersebut untuk anggotanya.
"Kita akan minta agar kenaikan itu tidak dimasukkan dalam struktur tunjangan kami. Kami akan kirim surat kepada Kesekjenan DPR tidak masukkan dana itu. Itu bagus, kita kembalikan saja. Nanti setelah Rakernas NasDem selesai," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini mengaku, sejak pembahasan oleh BURT dan Kesekjenan pada Februari-Maret 2015 lalu, Fraksi NasDem sudah menolak kenaikan tunjangan ini. Namun, dia menyatakan pihaknya kalah suara sehingga akhirnya kenaikan ini diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah melalui surat keputusan (SK) Menteri Keuangan.
Selain itu, dia menambahkan, penolakan fraksinya juga didukung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan menginstruksikan langsung agar NasDem tak mengambil kenaikan tunjangan itu.
"Kita minta dananya saja di setop, Kesekjenan DPR tidak perlu menambahkan. Jadi tidak akan di transfer. Kalau itu tidak dipakai, dananya akan kembali ke Pemerintah. Kesekjenan yang penting tidak mengeluarkan," tukasnya.
Irma juga mengimbau kepada sesama anggota dewan yang sudah menolak akan konsisten dengan sikapnya. "Jangan di publik menolak tapi tidak kembalikan. Ini harus dikawal pengembaliannya," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaJenderal TNI tersebut mengaku bangga dapat bertemu sembari memberi pesan mendalam ke prajurit yang telah menjalankan operasi khusus.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaKadispenau kini dijabat Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaSiapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaDiduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.
Baca Selengkapnya