Merdeka.com - Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4).

Atas kejadian itu, Irawan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana lantaran kejadian tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan, bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan ini telah memalukan negara. Dan ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," tegasnya.

Di sisi lain, Direktur BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menghimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil.

"Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara itu yang terpenting," ungkap Ferry.

Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD itu juga menekankan supaya Presiden Jokowi dapat bersikap profesional dan netral dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, kepala negara harus bertanggung jawab dan menjamin pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya kecurangan.

Karena itu, demi menjamin pemilu terlaksana jujur dan adil di Malaysia, maka ia juga meminta kepada Presiden Jokowi segera menarik pulang Dubes RI di Malaysia yakni Rusdi Kirana hingga pemilu selesai. Sehingga, netralitas para pejabat negara Republik Indonesia yang berada di Malaysia dapat tercipta.

"Seharusnya presiden sudah mengambil tindakan untuk mencopot posisi dubes RI di Malaysia, atau minimal menarik pulang hingga pemilu selesai, sehingga proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil," tandasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta kejadian tersebut tak disalahkan terhadap Presiden Jokowi. Dia mengatakan, aturan main surat suara sudah diatur sehingga yang bertanggung jawab adalah KPU dan Bawaslu.

"Ya surat coblosan kan caleg-caleg banyak yang melakukan simulasi. Kertas suara yang register yang punya tanda-tanda khusus itukan dikeluarkan KPU. Dan kita ada Bawaslu jadi jangan dikit-dikit disalahkan Jokowi. Ketika itu hal positif dianggap menguntungkan hoaks misalnya pemilih di luar negeri memberikan keuntungan kepada paslon tertentu mereka diam," jelas Hasto di rumah Cemara, Jakarta, Kamis (11/4).

Hasto percaya dengan sistem pemilu yang dibangun. Dia juga menegaskan komitmen koalisi Jokowi-Ma'ruf ingin pemilu yang transparan dan jujur.

Sehingga, dia melanjutkan, kalau ada hal-hal yang tidak benar, agar dilaporkan kepada aparat Bawaslu. Dia memaklumi berbagai hal bisa terjadi di lapangan dalam kontestasi Pemilu 2019.

"Jadi dimungkinkan juga ada situasi seperti ini yang membut skenario tertentu untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Delegitimasi ini nampak efektif dan itu kami jadikan sebuah skenario politik karena tidak siap menerima kekalahan," tutur Hasto.