Surat 21 kiai NU ke PKB dinilai merusak demokrasi di Pilgub Jatim

Merdeka.com - Surat 21 kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang ditujukan kepada pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai bisa mengganggu iklim demokrasi jelang Pilgub Jawa Timur 2018. Bahkan akan merusak marwah kiai sepuh yang seharusnya menjadi pengayom umat.

Ketua Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT), KH Fahrurrozi mengatakan, para kiai yang merupakan panutan umat, sebaiknya tidak terlalu mengurusi pilgub. Apalagi sampai mengeluarkan surat untuk intervensi langkah politik dari salah satu partai.

"Menurut saya, (surat 21 kiai NU ke PKB) itu kurang demokratis. Karena kiai itu panutan umat," nilai Gus Fahrur (KH Fahrurrozi) di Surabaya, Selasa (23/5).

Gus Fahrur bahkan menilai, jika para kiai sepuh NU ini tetap memaksakan kehendaknya untuk ikut terlibat dalam politik praktis, itu terkesan pilih kasih. Terlebih 21 kiai yang berkirim surat ke DPW PKB Jawa Timur, statusnya masih masih pengurus PBNU dan PWNU.

"Di parpol-parpol lain, juga ada banyak kader-kader NU. (Kalau para kiai mengintervensi PKB melalui suratnya) itu menurut kami, pilih kasih. Mestinya tidak boleh terlibat politik praktis, mengurusi DPR maupun pemilihan gubernur seperti ini," tegasnya.

Terkait isi salah satu surat yang dilayangkan ke 21 kiai sepuh ke DPW PKB Jawa Timur, yang menginginkan agar nahdliyin satu suara di Pilgub 2018, menurut Gus Fahrur, keinginan itu tidaklah demokratis.

Karena seperti diketahui, kabar santer yang berkembang saat ini, Pilgub Jawa Timur akan menjadi arena pertarungan kader-kader terbaik NU. Sebut saja nama menteri sosial yang juga Ketum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.

Kemudian Wagub Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang juga salah satu ketua PBNU. Hasil survei beberapa lembaga survei, elektabilitas dan popularitas Gus Ipul, sementara masih tertinggi.

Selanjutnya ada Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar yang berencana deklarasi di bulan Juni. Ada juga anggota DPR Hasan Aminuddin yang juga salah satu pimpinan NU di Probolinggo.

Selanjutnya ada nama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang mantan ketum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Dan nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang sempat mengklaim keturunan salah satu pendiri NU.

"Semakin banyak kader terbaik NU yang bertarung semakin bagus. Ini menunjukkan bahwa NU memiliki banyak kader yang pantas menjadi kepala daerah," ucapnya bangga.

"Tapi kalau berpikir seperti itu (intervensi partai melalui surat) akan menyempitkan kesempatan tokoh-tokoh muda NU untuk menjadi kepala daerah," sesal Gus Fahrur.

Meski begitu, Gus Fahrus menilai, calon pemimpin Jawa Timur tetap harus dari kalangan nasionalis-religius. "Pasangan nasionalis-religius mampu mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Timur yang tidak semua NU. Ada banyak mazhab lain. NU sebagai ormas terbesar harus bisa mengayomi. Jangan ada dikotomi," tandasnya.

Seperti diketahui, Minggu kemarin (21/5) surat internal 21 kiai sepuh NU untuk DPW PKB Jatim beredar luas di kalangan masyarakat umum. Surat ini berisi peringatan kepada PKB agar melibatkan para kiai terkait Pilgub Jawa Timur dan meminta agar NU tetap satu suara.

Terkait surat ini, partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar inipun langsung menggelar rapat tertutup di Hotel Singgasana Surabaya pada Selasa kemarin. Rapat ini bertujuan untuk menentukan upaya tabayyun ke kiai sepuh.

"Sebagai santri, saya harus sowan. Apalagi ini bersentuhan dengan para kiai yang sangat kita hormati. Tidak mungkin kami melakukan komunikasi tertulis, tidak mungkin kami melakukan komunikasi terpimpin. Saya akan bicara sebagai santri kepada kiainya," tegas Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar kemarin.