Sumarsono tak ungkap, Anies masih pikir-pikir buka dana operasional

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) selalu membanggakan transparansi di Pemprov DKI Jakarta selama di bawah kendalinya. Bahkan, Ahok juga membeberkan dana operasionalnya yang digunakan setiap tahun senilai Rp 30 miliar.

Soal dana operasional, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menolak untuk membeberkannya. Dengan alasan lupa, dia mengatakan, urusan dana operasional diminta ditanyakan kepada Sekda Pemprov DKI Saefullah.

Menanggapi hal ini, Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku berpengalaman dalam hal transparansi selama berada di pemerintahan. Dia mengaku tahu betul bagaimana melakukan transparansi terhadap dana operasional pejabat.

Namun sayang, Anies tak mau berjanji akan membuka dana operasionalnya jika dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di DKI.

"Belum tahu (akan terbuka soal dana operasional Gubernur DKI Jakarta nanti). Kita tahu persis masalah itu," kata Anies saat ditemui di Kantor Greenpeace, Gedung Mega Plaza, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/12).

Mantan Mendikbud itu menegaskan, yang terpenting dalam penggunaan dana operasional pejabat adalah adanya laporan. Laporan itu pun jelas, dikatakan Anies, harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang jelas ada transparansi ada pertanggungjawaban," tegas Anies.

Soal Sumarsono yang menolak mengungkap dana operasionalnya selama menjadi Plt Gubernur DKI, Anies menolak komentar. Dia lebih memilih fokus untuk memenangkan pertarungan di Pilgub DKI 2017 lebih dulu.

"Kepilih dulu saja deh, karena kan saya berpengalaman menjadi pejabat," pungkas Anies.

Sebelumnya diberitakan, Sumarsono mengaku lupa berapa nominal dana operasionalnya itu. Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, dana operasionalnya digunakan untuk kampanye 'kita semua bersaudara'. Lagi-lagi, dia tak mau menyebutkan jumlah angkanya.

"Seluruhnya untuk operasioal dan SKPD yang tidak ada anggarannya, contohnya seperti kampanye 'Kita Semua Bersaudara', itu kan enggak ada anggarannya. Nah itu bisa dari dana operasional ini," kata Soni di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/12).

Namun, Soni tak mau menggunakan dana operasionalnya untuk membantu warga secara pribadi seperti yang dilakukan oleh Ahok. Dia tetap pada komitmen awalnya untuk memberikan bantuan kepada warga lewat SKPD terkait dengan tujuan agar warga bisa mandiri.

Ahok biasanya menggunakan dana operasionalnya untuk membantu warga yang mengadu kepadanya. Misalnya, membantu warga yang mengaku ijazah anaknya ditahan sekolah atau warga yang membutuhkan biaya untuk melunasi pengobatan di rumah sakit hingga minta ongkos pulang kampung.

"Tetapi yang kita berikan itu yang tidak menyebabkan ketergantungan. Kita meneliti dulu mana yang perlu mana yang tidak," terangnya.