Suara 0, kubu Jokowi sebut ada ancaman pembunuhan di Sampang

Merdeka.com - Proses rekapitulasi surat suara hasil pemilihan presiden 9 Juli lalu, kini berlangsung di kecamatan-kecamatan se-Tanah Air. Kejanggalan terlihat salah satunya dalam Form-C1 di wilayah Sampang dan Bangkalan, Madura, sebab tidak ada satupun suara untuk pasangan Joko Widodo ( Jokowi )-Jusuf Kalla ( JK ).

Anggota tim pemenangan Jokowi - JK , Marwan Jafar saat dihubungi merdeka.com mengatakan, terjadi intimidasi pada pihak Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan polisi sehingga pemilu yang dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya.

"Di Bangkalan dan Sampang. Tidak ada Pilpres di sana. Diselenggarakan tapi tidak ada yang data untuk nyoblos, karena kertas suara sudah dicoblos dengan salah satu capres. Polisi dan Bawaslu tidak berkutik karena di bawah intimidasi," jelas Marwan, Senin (14/7).

Dia menambahkan, kecurangan yang dilakukan sudah sangat sistematis, terstruktur dan masif. Selain itu intimidasi yang dilakukan kepada pihak berwenang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKB DPR ini mengharapkan Mabes Polri untuk bersikap.

"Intimidasi dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, tetapi juga dibarengi intimidasi dan ancaman penghilangan nyawa. Saya mengharapkan Mabes Polri dan Polda Jawa Timur untuk melakukan penindakan. Sebab sudah banyak bukti. KPU , Bawaslu dan polisi sudah ada bukti," tegas Marwan Jafar .

Seperti diketahui, Komisioner KPU , Hadar Navis Gumay mengatakan, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada penyelenggara pemilu setempat terkait beberapa keanehan Form-C1 yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Mengenai kasus ditemukan di beberapa TPS ditemukan di Ketapang Barat, Sampang, kami masih mencari informasi tentang itu, mudah-mudahan itu kekeliruan. Tadi malam saya sudah mencoba mengontak tapi belum mendapat kabarnya," jelas Hadar di Kantor KPU , Jakarta, Senin (17/7).

Hadar mengatakan, Sampang, merupakan salah satu wilayah yang kerap bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, lanjut Hadar, KPU akan mencari tahu perihal kejanggalan tersebut.

KPU mencurigai adanya kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara apabila ternyata laporan C1 dan lampiran sesuai. "Kalau memang itu betul apa adanya, laporan C1 dan lampiran, perkiraan kami ada penyelenggaraan yang keliru di sana, prosesnya. Oleh karena itu mohon bersabar sedikit lagi, nanti kami akan kabarkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana," tutup Hadar.