Sofjan Wanandi: Pemerintah dulu lemah, naikkan upah karena demo
Merdeka.com - Ketua Tim Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah sudah banyak melakukan pembicaraan dengan dewan pengupahan. Isi pembicaraan itu terkait upah minimum para buruh yang selalu menjadi alasan para buruh melakukan aksi demonstrasi.
"Kita minta di perusahaan masing-masing bicara lah dengan buruhnya. Apa yang bisa dinaikkan, naik BBM kita bilang uang transportasinya dinaikkan. Tapi kan yang demonstrasi ini kan kita juga pusing, kita bingung juga. Mereka itu sebenarnya kan sudah ada di dalam dewan pengupahan. Mereka terwakilkan, di situlah kompromi-kompromi terjadi," jelas Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Sofjan menilai, angka-angka yang disampaikan para buruh sebagai dasar tuntutan upah minimum, sudah melewati angka standar hidup layak. "Sedangkan dulu dalam keputusan kita, hidup layak itu harus dibarengi produktivitas yang tinggi. Sekarang hidup layak sudah terlewati, ditambah lagi item-itemnya jadi 80 items," ungkap Sofjan.
Menurut Sofjan, perihal upah, harus dibicarakan dengan perusahaan masing-masing. "Kita juga tidak mau upah dinaikkan karena demo-demo. Kita minta ke pemerintah, upah harus dibicarakan di perusahaan masing-masing. Harus kita bedakan juga, upah capital intensif yang bisa bayar mahal, dengan upah yang UKM dan labor intensif itu," ucap Sofjan.
Sebanyak 95 persen perusahaan di Indonesia, menurut Sofjan, merupakan perusahaan labor intensif dan UKM yang tidak bisa membayar mahal pegawainya. "Kita enggak bisa dorong mereka, yang bisa bayar yang besar-besar. Yang kecil-kecil jadi korban. Ini enggak boleh dikorbankan menurut saya," imbuh Sofjan yang juga merupakan Dewan Pembina Apindo.
Demo yang terjadi berulang kali dalam beberapa tahun belakangan ini, menurut Sofjan sudah melewati batas. Menurutnya, apabila para buruh tidak bisa berdiskusi dengan pemilik perusahaan, maka jalan terbaik adalah mencari perusahaan lain untuk bekerja ketimbang melakukan aksi demonstrasi yang keluar batas.
"Mereka bekerja kan melamar kepada kita, kita enggak paksa mereka kerja di kita. Jadi jangan caranya begitu. Karena pemerintahan sebelumnya lemah, naik upah bukan karena produktivitas naik, karena demo-demo naiknya," jelas Sofjan.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnya45 Hari jelang pemungutan suara, Ganjar yakin 21 Program Andalan jadi senjata.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaMahfud juga menguasai topik. Beliau sering kali menguak kasus. Misalnya eksploitasi SDA.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaAndika menyinggung Ganjar dan Mahfud adalah pemimpin inklusif yang akan mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat
Baca Selengkapnya