Soal revisi UU MD3, PAN bilang 'kita dukung pemerintah bukan parpol'

Merdeka.com - PDIP ingin menguji loyalitas PAN dalam mendukung pemerintah. Salah satu caranya dengan mendukung revisi UU MD3 yang tengah diwacanakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto mengatakan, tidak relevan jika loyalitas PAN diuji hanya dengan mendukung revisi UU MD3. Lagi pula, menurut dia persoalan revisi UU MD3 ini bagian dari partai politik bukan pemerintah.

"Loyalitas enggak bisa diuji dengan itu, terlalu dangkal. Revisi UU MD3 itukan urusan partai politik bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu kita dukung penuh, tapi soal parpol mari bicarakan dari hati ke hati. Itu bukan bagian dari pemerintah, terlalu dangkal, " kata Yandri saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/9).

Yandri menjelaskan, saat ini memang PAN dan KIH belum sama sekali membahas tentang wacana revisi UU MD3. Namun menurut dia, revisi UU MD3 belum diperlukan karena hanya akan menambah kebencian rakyat kepada politisi di DPR.

"Menurut saya situasi sekarang ekonomi lagi sulit, rakyat menjerit, kalau ribut parlemen gara-gara posisi kursi, saya khawatir itu tidak produktif, hanya menyakiti hati rakyat, rakyat tambah kurang suka dengan politisi, seolah hanya jabatan yang mereka pikirkan," terang Yandri lagi.

Dia memastikan bahwa PAN akan loyal kepada pemerintah meskipun berbeda pandangan dengan partai politik pendukung pemerintah di parlemen. "Kita sudah pasti loyal, karena kita bergabung kita pikirkan matang-matang, bahwa ada perlu kerja sama, perlu saling mendukung, jadi kalau ada yang meragukan enggakpapa, tapi bagi kami Insya Allah kami bersungguh-sungguh," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno mengaku bingung dengan keputusan politik yang diambil PAN bergabung dengan pemerintah tapi masih berada di KMP. Menurut dia, ini yang harus diperhatikan agar masuknya PAN ini justru tidak menjadi salah langkah.

"Kami menangkapnya sinyalnya justru agak sedikit membingungkan. Karena PAN gabung pemerintah tapi tidak keluar KMP, inikan membingunkan, kalau langkah dalam catur itu langkah satu yang terus menerus harus dicermati," kata Hendrawan.

Hendrawan menilai, loyalitas PAN harus diuji seberapa besar dukungannya terhadap pemerintah. Karena, kata dia, setiap orang bisa saja secara lisan mendukung pemerintah tapi dalam praktiknya tidak.

"Saya kira harus ada semacam patuh uji, seberapa besar dukungan itu, kalau dukungan bentuk wacana, sudah disampaikan banyak kalangan bukan hanya PAN. Prabowo pernah, Gerindra, Golkar pernah menyampaikan (dukung pemerintah) maka harus ada semacam langkah terukur, kontribusi yang terukur," tegas Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, PAN mestinya mendukung wacana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin melakukan revisi UU MD3. Menurut dia, revisi UU MD3 untuk mengembalikan marwah demokrasi yang diambil atas kepentingan sesaat dulu.

"Kalau di fraksi ini mengembalikan UU MD3 kepada marwah demokrasi nasional kita, demokrasi menekankan musyawarah mufakat dan gotong royong. Kita ingat UU MD3 dibuat sehingga yang menang dapatkan semua, yang kalah kehilangan semua," kata Hendrawan.