Soal reshuffle jilid II, NasDem tak masalah jatahnya dikurangi lagi

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi jika akan melakukan reshuffle jilid II. Bahkan Johny menegaskan partainya tak masalah jika Presiden Jokowi berkehendak mengurangi satu kursi.

‎"Tapi prinsip dasarnya kita mengurangi, menambah. Kalau kurang kami memang tanpa syarat. Kalau tambah jangan ada yang protes karena memang ini tidak memberikan syarat untuk nambah," kata Johnny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

‎Namun ketika dikonfirmasi apakah benar satu kursi partai NasDem dikurangi, Johny mengaku tidak tahu. Menurutnya, hal tersebut hanya patut dibicarakan oleh presiden.

"Itu kabar burung dari mana? Terkait reshuffle, jumlah menteri yang direshuffle, portofolio mana yang ingin dilakukan. Menambah atau mengurangi adalah keputusan presiden. Hak prerogatif presiden, hak konstitusional presiden," tuturnya.

Sejauh ini menurut Johnny, NasDem telah memiliki konsistensi mendukung pemerintah. Meski mendukung, Johny menegaskan partainya tak minta timbal balik.

"Partai NasDem mendukung presiden tanpa syarat. Kepentingan Partai NasDem adalah presiden sukses. Kesuksesan presiden adalah keberhasilannya dan suksesnya Partai NasDem. Kegagalan presiden menjadi tantangan Partai NasDem untuk membantu presiden," terang dia.

Dari informasi diperoleh, dalam reshuffle jilid II nanti jatah NasDem yang bakal dikurangi. Di kabinet, jatah menteri NasDem tinggal dua yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri LHK Siti Nurbaya. Namun NasDem juga diberi satu kursi Jaksa Agung oleh Jokowi yang di isi oleh HM Prasetyo.

Di sisi lain, bagi Johnny, reshuffle jilid I yang lalu terjadi bukan karena ada kegaduhan. Namun yang terjadi ialah munculnya diskursus politik. ‎Buktinya bisa dilihat dari perubahan baik yang dimunculkan kabinet kerja yang baru. Dalam reshuffle pertama, jatah NasDem sudah dikurangi satu, yakni Tedjo Edhy Purdijatno yang dicopot dari Menko Polhukam.

‎"Politik dalam negeri menjadi kondusif. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Sekarang orang tidak lagi berbicara soal kelompok," tandasnya.