Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal petugas partai, Tjahjo sebut Jokowi bisa menempatkan diri

Soal petugas partai, Tjahjo sebut Jokowi bisa menempatkan diri Tjahjo Kumolo. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, kata 'petugas partai' yang diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP tidak bermaksud untuk merendahkan pejabat negara. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kader PDIP adalah petugas partai, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi, yang saya pahami, beliau bisa menempatkan diri dengan bijak pada posisi mana beliau sebagai Presiden RI dan pada posisi beliau sebagai kader partai yang ditugasi oleh PDI Perjuangan," kata Tjahjo, Minggu (13/4).

Tjahjo mengatakan, Jokowi terpilih sebagai presiden karena dipilih rakyat yang awalnya atas dasar penugasan partai. Namun, sebagai presiden Jokowi juga mematuhi aturan kenegaraan.

"Saat saya ditunjuk sebagai Mendagri, tunduk aturan-aturan negara, loyal kepada Presiden karena saya pembantu Presiden," kata Mendagri ini.

Sebagai kader PDIP, dirinya didukung dan diusulkan PDIP kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri. "Jadi orang kan harus amanah dan jangan lupa asal usulnya. Misalnya, ada yang dari partai karena penugasan partai, ada yang dari kalangan profesional," ucapnya.

Tjahjo mempersilakan jika ada anggota partai yang duduk di pemerintahan atau legislatif tak mau disebut sebagai petugas partai. Dia juga merasa heran mengapa istilah 'petugas partai' diributkan.

"Ya, silakan saja, tidak masalah, tidak merasa rugi, dan partai tidak 'menggondeli' (mempertahankan)," katanya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Kecewa Debat Pilpres Menyerang Personal, Perlu Diformat Lebih Baik
Jokowi Kecewa Debat Pilpres Menyerang Personal, Perlu Diformat Lebih Baik

Saling serang dalam debat tidak masalah, tetapi yang diserang adalah kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Dito Ariotedjo Nilai Jokowi Bakal Fokus Multi Partai daripada Jadi Ketum Golkar
Dito Ariotedjo Nilai Jokowi Bakal Fokus Multi Partai daripada Jadi Ketum Golkar

Dia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.

Baca Selengkapnya