Soal kritik, PPP minta reaksi pejabat jangan diartikan sikap pemerintah

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan selama ini pemerintah tidak arogan dalam dalam menanggapi kritik. Menurutnya sikap salah satu pejabat tidak bisa digeneralisasikan menjadi sikap pemerintah.

"Tidak juga (tidak arogan), hanya kan dalam pemerintahan berkumpul orang dengan temperamen yang berbeda-beda. Jadi reaksi dari satu pejabat jangan kemudian digeneralisasi sebagai sikap pemerintahan secara keseluruhan, kecuali reaksinya datang dari presiden," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/3).

Anggota komisi III DPR ini menuturkan dalam mengkritik seharusnya tidak menggunakan jargon ataupun ucapan yang menebarkan kebencian. Sebab, kata Arsul, dalam kasus perdebatan Mantan Ketua MPR Amien Rais dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) cenderung menimbulkan keterbelahan.

"Bagi PPP, konten kritik dan responsnya tidak perlu menggunakan jargon, diksi atau pilihan kata yang sadar atau tidak sadar membuka ruang berkembangnya ujaran kebencian di masyarakat," ungkapnya.

"Apa yang disampaikan oleh Amien Rais dan responsnya dari LBP bisa kita lihat menimbulkan keterbelahan di masyarakat dalam bentuk nuansa dan ekspresi ujaran. Isu utamanya sendiri terkait dengan kebijakan sertifikasi tanah, malah tidak berkembang sebagai diskursus yang memberikan pencerahan kepada publik," ucapnya.

Dia menjelaskan, jika pertikaian antar tokoh bangsa masih berlanjut maka kehidupan demokratis yang sehat akan jauh dari kehidupan politik.

"Jika para tokoh senior bangsa ini berekspresi dengan model seperti itu, maka membangun demokrasi yang sehat akan makin menjauh dalam kehidupan sosial politik kita," tandasnya.

Sebelumya, SBY sempat berharap pemerintah tak arogan dalam menanggapi kritik. Hal itu menanggapi perdebatan Amien Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. SBY meminta keduanya menyelesaikan persoalan dengan cara kekeluargaan.

"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juta tak boleh absolut," kata SBY.