Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memahami tuntutan masyarakat terkait ganja medis agar dilegalkan. Sejumlah negara luar negeri juga sudah memanfaatkan ganja untuk pengobatan.

Hal ini diungkap Dasco menganggapi viralnya seorang ibu membawa poster bertuliskan butuh ganja medis untuk pengobatan sang anak, saat hari bebas kendaraan atau CFD di Bundaran HI, Minggu (26/6).

"Jadi begini memang tuntutan masyrakat mengenai ganja medis ini agak besar akhir-akhir ini. Terutama mengacu di dunia luar yang sudah memakai ganja untuk pengobatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Namun, kata Dasco, Undang-Undang di Indonesia masih belum memungkinkan untuk melegalisasi ganja medis. Perlu ada kajian lebih dalam dengan pihak-pihak terkait.

"Kemudian juga perlu kordinasi dengan pihak-pohak terkait seperti BNN, Kemenkes, kita juga belum tahu ganja medis itu yang seperti apa klasifikasinya," ucapnya.

Dasco tak ingin legalisasi ganja untuk medis justru malah merugikan. Maka, perlu ada kajian matang terkait ganja medis di Indonesia.

"Kalau salah mengambil jenis ganja misalnya nanti malah bukan bagus untuk pengobatan tetapi nanti malah merugikan," ujarnya.

"Kita perlu kajian yang komprehensif dan juga perlu keterlibatan semua pihak untuk kemudian nantinya memutuskan apakah ganja medis ini bisa dilakukan di Indonesia atau tidak," pungkasnya.

Viral di media sosial unggahan foto yang menampilkan seorang ibu membawa poster bertuliskan butuh ganja medis saat hari bebas kendaraan atau CFD di Bundaran HI, Minggu (26/6).

Foto ibu yang meminta ganja medis ini awalnya diunggah di akun Twitter penyanyi Andien Aisyah yakni @andienaisyah. Ibu yang diketahui bernama Santi itu mengaku mempunyai anak bernama Pika yang menderita penyakit Cerebral Palsy.

Menurut sang ibu, obat untuk menyembuhkan penyakit itu adalah minyak biji ganja alias CBD Oil. Aksi Santi itu dilakukan bersama sang suami Sunarta.

Polisi angkat bicara terkait pasangan suami istri tersebut. Polisi menegaskan bahwa ganja sebagai salah satu jenis narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) tetap dilarang di Indonesia.

"Kalau kepolisian bekerja menggunakan Undang-Undang. Itu amanat dari pada yang ada diberikan negara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/6).

Zulpan menyebut, kepolisian sebagai aparat penegakan hukum tak berwenang mengubah isi Undang-Undang. Adapun dalam kaitan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa ganja termasuk narkotika golongan satu.

"Ganja tetap dilarang tidak bisa digunakan, kalau mau mengubah Undang-Undang kewenangannya bukan di kita di DPR," ujar dia.