Soal fit and proper test, M Taufik mau tahu kemampuan Wagub DKI dari PKS

Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana menilai, proses uji kelayakan dan uji kepatutan calon wakil gubernur DKI Jakarta tak perlu dilakukan. Dengan adanya tes itu, menurutnya sama saja cawagub yang diusulkan PKS dianggap tidak mampu atau kompeten.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik menegaskan, tes harus dilaksanakan sebab Gerindra juga berhak tahu siapa calon wagub. Sebab, meski berasal dari PKS, namun cawagub mewakili partai koalisi yakni Gerindra dan PKS.

"Saya kan nanti ikut tanda tangan yang mengusulkan. Kalau saya orangnya enggak paham gimana? Masa saya tanda tangan orang yang saya enggak tahu," kata M.Taufik saat dihubungi, Kamis (8/11).

Menurutnya, tes tersebut adalah hal yang wajar. Ia memastikan Gerindra akan objektif menilai. Apalagi nantinya tim penilai bukan hanya berasal dari Gerindra melainkan juga dari PKS.

"Ya enggak lah, kan (panitianya) dua dari Gerindra dan PKS. Saya kira objektif saja, nanti disepakati kriterianya," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI itu, kemungkinan calon wagub lebih dari dua nama. Saat ini dua nama yang sudah diusulkan PKS adalah Syaikhu dan Agung. "Bisa empat nanti calonnya yang di fit proper. Dari PKS semua," ujarnya.

Saat ini tim penyeleksi belum terbentuk. Namun, Taufik memastikan waktu pelaksanaan tes wagub itu tidak akan memakan waktu yang lama. "Enggak lama, tidak sampai sebulan. Nanti ditanya minimal soal kejakartaan dan lain-lain," katanya.

Sebelumnya, Triwisaksana alias Sani mengatakan, Gerindra tak berhak melakukan fit dan propers tes untuk calon wagub. Sebab, tes itu hanya berlaku untuk calon dirut BUMD.

"Jadi partai ini tidak berhak melakukan fit and proper test. kecuali Anda pilih direktur BUMD, kepala dinas. Ini kan wakil gubernur mana ada wakil gubernur, kepala daerah di tempat lain ditest dulu," kata Triwisaksana di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/11).

Dia menjelaskan, saat penunjukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak ada namanya proses itu. Bahkan untuk penunjukan Sandiaga sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Menurut Triwisaksana, proses tersebut menandakan adanya keraguan dari Partai Gerindra.

"Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra, terus diajukan ke DPRD. Gerindra hanya diskusi aja, bukan test, ini pimpinan," ucapnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com