Soal dugaan mahar Rp 500 M, KPK bilang itu kewenangan KPU dan Bawaslu

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal isu dugaan pemberian mahar politik bukanlah wewenang pihaknya. Andi Arief menuding Sandiaga Uno memberikan mahar politik untuk PKS dan PAN sebesar Rp 500 miliar agar bisa menjadi cawapres.

"Kita nggak bisa masuk di situ. Itu bukan kompetensi KPK. Itu jelas kompetensi Bawaslu dan KPU," ujar Saut di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (13/8).

Saut menjelaskan, pihaknya baru bisa ikut menangani tudingan Andi Arief jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Namun, kata dia, dugaan tersebut diperlukan pembuktian terlebih dahulu.

"Kita belum bisa masuk ke sana, karena memang kan kita lihat dulu ini kan konteksnya filosofi pilkada ataupun pilpres. Tetapi kalau kemudian kita nanti bisa buktikan dia mengambil sesuatu tempat yang kemudian itu ada kaitannya dengan jabatannya, baru bisa," jelasnya.

Saut menyebut pihaknya juga tak bisa langsung menyatakan bahwa ada indikasi korupsi terkait mahar itu, kendati Sandiaga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, harus ada indikasi kuat bahwa hal tersebut berkaitan dengan jabatan Sandiaga.

"Ranah kita kalau uang jadi hasil korupsi itu satu, kalau itu belum kategori gratifikasi dong, itu memberinya ke partai politik kok. Tapi ada person di situ," ucap dia.

"Tapi yang intinya adalah ketika itu diberikan kepada partai politik dan itu sesuai dengan peraturan KPU dan UU yang berlaku, KPK tidak masuk di situ," sambung Saut.

Tudingan Andi telah dibantah oleh Sandiaga. Menurut dia, tidak ada hengki pengki dalam proses pencalonannya. PKS dan PAN juga kompak, ingin membawa tuduhan Andi ke polisi karena membantah mendapat mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com