Skenario Fadli Zon & Rachmawati goyang Jokowi dengan isu korupsi

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil merebut kursi pimpinan DPR dan MPR. Mereka mampu mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Namun, kemenangan itu tak menyurutkan langkah KMP guna menggoyang pemerintahan Jokowi. Manuver politik pun mereka mainkan sedemikian rupa demi membalas kekalahan dalam Pilpres 2014 lalu.

Strategi baru yang dimainkan oleh KMP dengan membuat drama pengusutan dugaan kasus korupsi Jokowi. Drama tersebut dimainkan oleh Wakil Ketua DPR asal Gerindra Fadli Zon dan Rachmawati Soekarnoputri, anak ketiga proklamator Bung Karno. Saat Pilpres 2014 lalu, Rachmawati dikenal sebagai pendukung setiap Prabowo Subianto.

Berikut skenario Fadli dan Rachmawati seperti dihimpun merdeka.com:

Rachmawati laporkan kecurangan pilpres ke Pimpinan DPR

Mantan Ketua Dewan Pembina Partai NasDem Rachmawati Soekarnoputri menyambangi Pimpinan DPR. Sedianya Adik Megawati ini menyampaikan beberapa temuan kecurangan Pilpres 2014."Mereka mengakomodir petisi dari rakyat menggugat. Ini jangan ditanggapi subjektif harus objektif," kata Rachmawati di Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/10).Menurutnya hasil Pilpres 2014 merupakan pesanan asing. Hal itu terbukti dari data penduduk yang dimanipulasi dan mengalami pembengkakan."Hasil pilpres sudah dikooptasi dengan kepentingan kapitalis. Data pemilu ini diambil bukan dari BPS tapi dari konsultan asing sehingga ada pembengkakan, kenapa bangsa menutup kecurangan itu," terang dia.

Rachmawati sebut Jokowi terlilit banyak kasus korupsi

Rachmawati Soekarnoputri kembali menyerang Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kini adik Megawati ini menuding Jokowi dibelit banyak permasalahan hukum. Namun, tak ada lembaga berwenang yang menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sampai hari ini."Presiden terpilih versi KPU (Jokowi) banyak membawa masalah-masalah hukum. Tetapi laporannya dan yang tahu kasus hukumnya Jokowi tidak ditindaklanjuti baik KPK dan Kejaksaan Agung," kata Rachmawati di gedung parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/10).Menurutnya KPK memegang bukti-bukti lima kasus korupsi Jokowi itu. Demikian juga Kejaksaan Agung yang tak mengusut tuntas kasus bus transjakarta."KPK ada empat sampai lima kasus waktu jadi Walikota di Solo dan rekening di luar negeri. Ada kasus bus transjakarta di Kejaksaan Agung juga yang harus digelar," terang dia.

Fadli Zon sebut DPR akan undang KPK soal laporan korupsi Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan Rachmawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh serta aktivis ke lembaga legislatif itu."Kita akan undang komisioner KPK dan Jaksa Agung dalam sebuah pertemuan yang akan dilakukan secara terbuka kepada publik," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Padang Panjang, Minggu (12/10).Dia mengatakan, undangan kepada KPK guna meminta klarifikasi soal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan Rachmawati dan kawan-kawan."Kita akan undang dalam minggu ini untuk membicarakan kenapa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti setelah ada laporan dari Rachmawati Soekarnoputri," katanya.Laporan Rachmawati Soekarnoputri itu, berupa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Transjakarta dan rekening di luar negeri.Putri Bung Karno yang juga politisi Rachmawati Soekarnoputri melaporkan Jokowi ke DPR, Kamis sore (9/10). Laporan tersebut diterima langsung oleh Fadli Zon."Laporan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan saya yang menerima langsung dan akan kita bahas," katanya.

Pengamat: Fadli Zon tak berhak panggil KPK

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan mengundang KPK dan Jaksa Agung terkait pelaporan dugaan korupsi Joko Widodo (Jokowi). Dugaan itu merupakan pelaporan Rachmawati Soekarnoputri dan sejumlah aktivis beberapa hari lalu di DPR.Menanggapi itu, Direktur LIMA Ray Rangkuti melihat, DPR sah saja menerima laporan dan pengaduan publik. Namun, harusnya pengaduan Rachmawati tersebut langsung di lempar ke Komisi III DPR."Sekarang Fadli Zon sebagai pimpinan DPR mau memanggil ya bukan wewenangnya," kata Ray di Jakarta, Minggu (12/10).Ray menduga, Fadli Zon tidak menyadari kalau pimpinan DPR tidak boleh menindaklanjuti pelaporan seperti itu. "Mungkin dia lupa disangka masih anggota DPR biasa," katanya.