Sistem pemilu di Indonesia dinilai belum jelas
Merdeka.com - Mantan Ketua Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Subekti menilai sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia belum memiliki kepastian, baik secara sistem penegakan hukum maupun sengketa pemilu.
Semestinya, kata dia, pemerintah dapat membenahi dua permasalahan tersebut supaya demokrasi negeri ini dapat berjalan lebih baik.
"Sistem penegakan hukum belum baku, dan sengketa pemilu hukum yang belum lengkap," ujarnya di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/7).
Menurutnya, tahapan pemilu harus dapat menyederhanakan sistem penegak hukum yang berlaku. Semisal, adanya hukum pidana pemilu. "Ada dewan penegak hukum pemilu setidaknya," ungkap dia.
Ramlan menambahkan, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah, sebab partai politik (Parpol) tidak mampu merumuskan UU Pemilu, sehingga perlu ada yang mewakili.
"Pemilu memenangkan agar program yang ditawarkan cocok kehendak pemilih, dan pimpinan rancangan UU publik sesuai kehendak rakyat," tuntasnya.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaDi antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apa arti pemilu? Berikut penjelasannya secara rinci.
Baca SelengkapnyaSyarat menjadi pemilih dalam Pemilu penting diketahui setiap warga negara Indonesia.
Baca SelengkapnyaPelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaSebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu negara.
Baca SelengkapnyaDalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca Selengkapnya