Singgung Politik SARA, Ketum PAN Tolak Pembentukan Koalisi Parpol Islam
Merdeka.com - Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti wacana koalisi partai Islam. Menurutnya, wacana koalisi partai Islam tersebut kontraproduktif untuk memperkuat persatuan bangsa.
"Saya menyimak munculnya wacana pembentukan koalisi partai Islam untuk pemilu tahun 2024. Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara," katanya, Jumat (16/4).
Zulhas lalu menyebut bahwa masih jelas dalam ingatan jika Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA, politik aliran dan politik identitas. Dia bilang, luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik di Pilpres 2019 masih terasa.
"Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung," ucapnya.
"Menanggapi wacana koalisi partai Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan," tambah dia.
Zulhas melanjutkan, gagasan PAN tentang Islam adalah Islam substansial, Islam tengah (wasathiyah) atau ajaran Islam yang diterjemahkan ke dalam berbagai dimensi kehidupan."Gagasan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Dalam bahasa Buya Hamka, Islam garam, bukan Islam gincu," kata pimpinan MPR ini.
"Semoga kita terus berada dalam persatuan dan kesatuan. Dalam harmoni kebangsaan. Menjadi negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan partai-partai Islam membentuk koalisi. Hal itu melihat pertemuan PKS dan PPP. Yusril juga menilai, partai Islam bisa melebur menjadi satu kekuatan.
"Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu Partai Koalisi dalam Pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta Pemilu. Tanda gambar Peserta Pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu," ujar Yusril.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca Selengkapnya