Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sindir Neno Warisman, TKN Ingatkan Doa Untuk Kepentingan yang Baik

Sindir Neno Warisman, TKN Ingatkan Doa Untuk Kepentingan yang Baik Neno Warisman. ©2018 Merdeka.com/Nur Fauziah

Merdeka.com - Acara Munajat 212 di Monas mendapat sorotan lantaran dinilai disusupi agenda politik terkait dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Selain itu beredar video doa Neno Warisman yang dinilai tak pantas. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan seharusnya doa adalah untuk kepentingan yang baik dan memuliakan Tuhan.

"Sejak kecil kami diajarkan doa. Doa itu memuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa itu juga memuliakan para leluhur. Doa itu untuk kepentingan yang baik. Enggak ada kami diajarkan doa itu paksa memaksa," jelasnya usai menghadiri deklarasi dukungan Paguyuban Rama Sinta di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/2).

Sementara itu, anggota TKN Habib Sholeh Al Muhdar menyampaikan doa seharusnya berasal dari hati yang bersih. Menangis dengan berdoa di hadapan manusia tapi hati penuh kebencian, dinilai tidak patut.

"Surga tidak gratis. Jadi jangan menangis di hadapan manusia, tapi hatinya dengki, hasud. Semua manusia itu (berdoa) dari hati. Jadi jangan munafik seolah olah mereka lebih Islam dari kita, lebih mulia dari kita di hadapan Allah, itu belum," jelasnya.

Surga hanya bisa dicapai dengan kelakuan dan amal baik, bukan dengan bermunajat di Monas. "Surga kita dengan kelakuan kita, amal kita, bukan karena munajat di Monas itu bisa masuk surga. Walaupun tiap hari munajat di Monas belum tentu masuk surga," ucapnya.

Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding menilai, yang diucapkan Neno Warisman dalam acara Munajat 212 tak pantas disebut doa, melainkan orasi politik pragmatis.

"Pilihan diksi dalam ucapannya tampak sekali dibuat untuk menggiring opini publik. Seolah-olah hanya merekalah kelompok yang menyembah Allah. Sedangkan kelompok lain yang berseberangan bukan penyembah Allah. Pertanyaan saya dari mana Neno bisa mengambil kesimpulan itu? Apa ukurannya sampai ia bisa mengatakan jika pihaknya kalah maka tak akan ada lagi yang meyembah Allah?" kata Karding melalui rilisnya.

Menurutnya, Neno Warisman contoh paling gamblang bagaimana agama dijadikan kedok untuk tujuan politik. "Dia menafikan kenyataan bahwa Pak Jokowi-Ma'ruf didukung oleh begitu banyak kiai, santri pondok pesantren, umat Islam yang juga menjalankan salat, zakat, haji, dan berbagai kelompok lintas agama. Apa Neno merasa cuma dia dan kelompoknya yang menjalankan ibadah?" jelasnya.

Karding mengatakan memahami umat beragama tidak bisa melepaskan ketentuan yang telah diatur Tuhan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk saat berpolitik. Namun menjadikan nama Tuhan untuk tujuan politik dan menggiring opini seolah lawan politiknya tidak menyembah Tuhan menurutnya sangat menggelikan.

"Apa Neno mengira bahwa surga dan Tuhan hanya utk kelompok mereka?" kata Karding.

Dia juga mengatakan sosok Neno Warisman bukanlah orang yang fanatik dalam beragama. Karena penganut fanatik agama sangat mengerti nilai- nilai esensial yang diajarkan agama, seperti menghargai, menghormati, dan menjaga perasaan sesama manusia. Bukan mengklaim kelompoknya yang paling benar dan yang lain salah.

"Bagi saya Neno sedang terjerat dalam fanatisme politik. Ucapannya bukan saja mendiskreditkan kelompok yang berlainan politik dengannya tapi bahkan juga berani mendikte dan mengancam Tuhan," ucapnya.

Sebelumnya, Bawaslu menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ahmad Muzani mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran kampanye di aksi munajat 212, Kamis (21/2). Sebab, kata dia memang wewenang Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran atau tidak.

"Apakah itu ada unsur atau tidak, biar Bawaslu. Selalu saja kalau ada selisih paham dua belah pihak selalu merujuknya ke Bawaslu karena Bawaslu itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ini salah jalur atau tepat jalur," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2).

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP