Sikap SBY soal dana aspirasi, ketegasan atau sandiwara kedua?

Merdeka.com - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Fraksi Partai Demokrat DPR yang dipimpin anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi, cukup membingungkan banyak kalangan.

Sebab, kendati SBY bersikap menolak dana aspirasi, Fraksi Demokrat DPR bersama enam fraksi yang lain ikut meloloskan usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun itu.

Meski publik melihat ada inkonsistensi antara sikap SBY dan Fraksi Partai Demokrat, presiden ke-6 itu tetap saja menganggap tidak ada yang berbeda dalam pandangan mereka.

"Tidak ada satu kata pun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," kata SBY membela diri lewat akun media sosialnya pada Selasa 23 Juni atau sehari setelah rapat paripurna DPR yang menyetujui dana aspirasi.

Bahkan, SBY menekankan bahwa sikapnya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi "sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem pilkada langsung."

SBY boleh saja menganggap dirinya tegas dalam mempertahankan pilkada langsung lewat revisi UU Pilkada pada akhir 2014 silam. Namun, sikap SBY kala itu justru mengingatkan polemik yang sama dengan apa yang dia dilakukan terkait dana aspirasi sekarang.

Pada September 2014, juga lewat media sosial, SBY menyatakan menolak pilkada lewat DPRD, namun dalam sidang paripurna, hampir semua anggota Fraksi Partai Demokrat 'walk out', sehingga opsi pilkada langsung kalah dalam voting. Setelah opsi pilkada langsung kalah, SBY juga yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar pilkada langsung tetap diakomodir.

Atas sikapnya yang demikian, sebagian kalangan bahkan ada yang menilai SBY memiliki kepribadian ganda. "Soal undang-undang pilkada, saya lihat SBY mengalami bipolar. Rancangan undang-undang dikirim pemerintah dalam dua draft, Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah itu kan SBY. Tapi di akhir malah dicabut dengan Perppu. Ini kan jadi aneh," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi, dalam sebuah diskusi pada Oktober 2014 silam.

Kala itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, juga menilai sikap SBY aneh dan seperti sandiwara. Menurut dia, Megawati Soekarnoputri-lah yang paling mengetahui cara bekas menterinya itu bersandiwara.

"Itu makanya Megawati konsisten untuk tidak membuka ruang-ruang komunikasi terhadap SBY, dan sekarang ternyata sikap itu ada benarnya," kata Ari kala itu.

Apapun komentar publik dan pengamat dalam polemik UU Pilkada dulu, toh nyatanya SBY tetap menganggap dirinya tegas, setegas anggapan sikapnya soal dana aspirasi sekarang, meski tetap saja sebagian kalangan dibuat bingung karenanya.