Sikap politik Kongres PDIP: Kawal kebijakan Jokowi sesuai Trisakti

Merdeka.com - PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu agar kebijakan tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi, Pancasila 1 Juni 1945, berpijak pada konstitusi UUD 1945 dan memilih jalan Trisakti.

"Trisakti yang tidak hanya di atas kertas," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membacakan 7 sikap politik Kongres IV jelang acara penutupan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu (11/4).

Kedua, lanjut Hasto, PDI Perjuangan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan program-program kerja yang diputuskan pemerintahan Jokowi-JK sebagai pemenuhan terhadap janji-janji kampanye.

"Sebagai upaya pelaksanaan jalan Trisakti yang merupakan pemenuhan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan konstitusi UUD 1945, yang juga merupakan program kerja dan cita-cita partai," ujarnya.

Ketiga, ujar Hasto, PDI Perjuangan juga menegaskan jalan Trisakti adalah satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"PDI Perjuangan bertekad mengobarkan kembali jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong royong dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik rakyat," kata Hasto tentang sikap keempat.

Kelima, lanjut dia, PDI Perjuangan bertekad meneguhkan diri sebagai poros kekuatan politik nasional yang menjadi perekat kebangsaan dan penjaga kebhinekaan Indonesia di mana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia.

Keenam, PDI Perjuangan menegaskan keberpihakannya pada rakyat Marhaen sebagai kekuatan produksi nasional yang menopang berjalannya sistem ekonomi kerakyatan guna melakukan koreksi terhadap berjalannya sistem ekonomi neo-liberal dan neo-kapitalis.

Ketujuh, ujar Hasto, PDI Perjuangan bertekad melawan kemiskinan struktural dan mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

"Serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia," katanya.