Merdeka.com - Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo membahas revisi UU Pilkada dan UU Parpol di Istana Negara siang ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pertemuan tersebut akan mencari solusi untuk menengahi revisi yang sudah disepakati oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) itu.

"Pada siang hari ini jam 14.00 WIB. Insya Allah mencari jalan terbaik. Kita ketahui awalnya sudah ditandatangani, semua setuju. Tapi ada beberapa yang menolak," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5).

Taufik menegaskan pimpinan DPR berjanji akan bersikap netral, dengan tidak mendukung maupun menolak revisi tersebut. Sehingga, pertemuan tersebut disepakati akan mencari jalan tengah.

"Kita sudah sepakati, KPU jangan sampai dibebani," imbuhnya.

Sebelumnya, rapat antara pimpinan DPR dan Mendagri Tjahjo Kumolo yang membahas revisi UU Pilkada beberapa waktu lalu tak membuahkan hasil. Pimpinan DPR memutuskan untuk menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Revisi UU Pilkada ini untuk mengakomodir dua partai yakni Golkar dan PPP yang sedang mengalami konflik kepengurusan. KPU menginginkan, putusan pengadilan yang digunakan untuk menentukan kepengurusan yang sah harus berdasarkan putusan inkracht. Sementara kubu fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ingin mengubah aturan dengan menggunakan putusan pengadilan terakhir.