Setnov tersangka, JK tunggu keputusan DPP Golkar

Merdeka.com - Setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, kader Golkar berbondong-bondong menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK mengatakan, mereka datang untuk minta pandangan guna memperbaiki struktur kepemimpinan di Golkar.

"Tapi bagi saya ini sudah urusan DPP, tentu DPD masing-masing," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, idealnya ada langkah perbaikan di internal partai setelah Setya Novanto jadi tersangka. Misalnya sekarang sudah dikeluarkan mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar.

"Itu langkah pertama tentu berikutnya ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART," sambung JK.

Pada Selasa (18/7) sore, DPP Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Rapat pleno tersebut dipimpin langsung Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, didampingi Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat pleno tersebut yakni respons Golkar atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP dan laporan mengenai progres Partai Golkar di pilkada serentak 2018.

Rapat pleno itu kemudian menghasilkan tujuh poin rekomendasi. Salah satu poinnya memberi mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus Marham untuk mengendalikan roda operasional organisasi Partai Golkar.