Setnov menang praperadilan, tak ada alasan buat tunjuk Plt ketum Golkar

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan, saat ini penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum tidak lagi diperlukan. Sebab, PN Jakarta Selatan telah menganulir penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.

"Tapi kan ketua umum kan sebagaimana kita ketahui menang di praperadilan otomatis statusnya dia sekarang tidak tersangka. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk Plt-pltan," kata Mahyudin saat dihubungi, Senin (2/10).

Secara aturan AD/ART juga tidak serta merta bisa memberhentikan dan menunjuk Plt tanpa melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mahyudin mengklaim DPD-DPD solid menginginkan Setnov tetap menjadi ketua umum.

"Munaslub itu harus ada mendapat permintaan atau persetujuan 2/3 pengurus di daerah dan di daerah-daerah tetap solid loyal kepada ketum, jadi saya kira tidak ada hal yang signifikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Mahyudin membantah internal Golkar terbelah karena Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie ikut mendesak Setnov mundur. Dia menyebut ada pihak yang berupaya mengadu domba dan memecah belah Partai Golkar.

"Enggak ada saya udah konfirmasi sama Pak Ical, saya dengar enggak ada Pak Ical minta Novanto mundur enggak tahu siapa lagi. Jadi ada yang coba mengadu domba memecah belah, kita hentikan hujat menghujat, serang menyerang," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini mengimbau semua kader untuk tidak bermanuver yang dapat mengancam keutuhan Partai Golkar. "Mari kita kerja sama sama menaikkan kembali elektabilitas Partai Golkar mengembalikan kepercayaan rakyat," tambahnya.

Rencananya, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk mendengar jawaban Setnov atas rekomendasi pergantian dan penunjukan Plt Ketum hari ini. Rekomendasi itu dibuat setelah adanya tren elektabilitas Partai Golkar yang merosot karena Setnov ditetapkan tersangka e-KTP.

Mahyudin menyarankan rapat tidak lagi membahas pergantian ketum tapi lebih kepada program dan kebijakan strategis partai seperti persiapan dan evaluasi Pilkada 2018.

"Ya rapat pleno perlu saja untuk membahas hal-hal lain, kayak persiapan dan evaluasi pilkada 2018 mungkin program kerja, mungkin juga mengevaluasi persyaratan verifikasi parpol itu yang harus disiapkan, KTA dan sebagainya," tandas Mahyudin.

Semua kader diminta introspkesi diri apakah kinerja mereka sudah maksimal untuk menjaga elektabilitas partai tetap stabil. Dia tidak ingin merosotnya elektabilitas partai selalu dikaitkan dengan Setnov.

"Menurut saya kita enggak usah cari kambing hitam, partai itu kan kolektif kepengurusan dari pusat dan daerah, ketika elektabilitas partai misalnya menurun," imbuhnya.

"Tanya saja ke masing-masing diri kita pengurus partai, apa yg kita lakukan jangan usah cari kambing hitam ini kesalahan ketum, diri kita juga kerja enggak?" tutup Mahyudin.