Serius minta Pilgub lewat DPRD, PKB cari dukungan parpol di DPR

Merdeka.com - Wacana pemilihan gubernur secara tak langsung atau melalui jalur DPRD muncul dalam keputusan Mukernas Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC) pekan lalu. Fraksi PKB di DPR pun siap membawanya di DPR RI dan menggalang dukungan dari fraksi-fraksi partai lainnya.

"Jadi saya sebagai Kapoksi Baleg di DPR termasuk sebagai salah satu pimpinan fraksi akan menggalang dukungan kepada lintas fraksi. Tentu bersama-sama pimpinan fraksi," ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut Daniel, pemilihan melalui DPRD merupakan kearifan lokal bangsa ini. PKB, kata Daniel, akan mendorong hal ini untuk diperjuangkan hal ini di Baleg. Selain di Baleg, Fraksi PKB juga akan menggalang dukungan lewat Komisi II DPR.

"Jadi kita akan mendorong dukungan dari semua fraksi dalam melakukan revisi undang-undang paket politik untuk segera kita bisa mewujudkan Pilgub melalui DPRD. Kita akan dua yang mendorong, pertama Komisi II, dan saya di Baleg akan mendorong di tingkat legislasi," lanjutnya.

PKB menargetkan proses legislasi Pilgub melalui mekanisme di DPRD ini bisa diketok sebelum pelaksanaan Pilgub pada tahun 2017.

"Mudah-mudahan pada masa sidang yang berikutnya bisa ditetapkan dan Pilgub 2017 sudah melalui DPRD. Termasuk pemilihan gubernur Jakarta. Kayaknya pendaftaran terakhir bulan Agustus, masa sidang ini kan Maret, berikutnya Juni," jelas Daniel.

Dia mengatakan, PKB tak khawatir akan mendapat cap buruk dari masyarakat dengan menghidupkan kembali aspirasi gubernur yang dipilih oleh DPRD. Soal adanya potensi atau kemungkinan bargaining (tawar menawar) antara calon gubernur dengan anggota DPRD, PKB yakin hal tersebut dapat dihindari.

"Kita lakukan secara lebih terbuka, lebih transparan kan. Kita harus memberikan ruang bagi suara masyarakat itu muncul. Sekarang ini dengan begitu mudahnya masyarakat menyampaikan aspirasinya, dari berbagai macam cara, nggak semudah itu kok (adanya tawar menawar), toh sudah banyak contoh suara masyarakat akhirnya didengar," papar Daniel.

Daniel mengakui memang ada kekhawatiran akan adanya tawar menawar jika pilgub dilakukan oleh DPRD. Namun ia yakin dengan adanya kontrol dari masyarakat maka potensi tersebut akan dapat dihindari.

"Dengan suara-suara masyarakat kita bunyikan, dibantu media, itu menjadi tidak kuat bargainingnya. Pada akhirnya yang muncul ya yang dianggap terbaik," tambah Daniel.

Pemilihan gubernur melalui DPRD pun diyakini dapat menghemat biaya atau dana politik yang harus dikeluarkan pemerintah. Daniel juga memastikan bahwa PKB hanya merekomendasikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD untuk provinsi saja.

"Tentu, itu sangat mengirit banyak. Pasti kalau itu (mengirit biaya politik untuk pilkada). Ini untuk pemilihan gubernur saja, karena gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau Bupati atau Walikota tetap dipilih langsung, karena dekat dengan rakyat," pungkas Daniel.