Sekjen PPP sindir PAN: Tegaskan sikap, tetap mau di dalam atau tidak
Merdeka.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani mengatakan, Partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang sifatnya penting. Dia memaklumi jika partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya beda pandangan. Namun, hal itu tidak boleh terjadi pada kebijakan yang bersifat mendasar.
"Kalau yang tidak mendasar, boleh dong berbeda. Pertanyaannya kemudian, yang mendasar itu apa? Kalau bagi kami PPP, soal Perppu itu mendasar, soal Presidential Threshold, itu mendasar. Tetapi kalau soal kebijakan 5 hari sekolah itu, itu enggak mendasar. PPP pun keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah," kata Asrul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).
Lanjut Asrul, jika yang ditentang itu kebijakan mendasar, maka sebetulnya, sebaiknya partai politik yang ada di koalisi tersebut, harus menegaskan sikapnya.
"Eggak usah disuruh out-lah, cukup menegaskan sikapnya, saya tetap mau ada di dalam atau tidak," jelas Asrul.
Komentar ini terkait sikap PAN yang selalu berbeda dengan partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura. Misalnya, soal presidential threshold dan Perppu pembubaran ormas, PAN tidak sepakat dengan sikap partai pendukung pemerintah.
Arsul kembali mencontohkan, jika perbedaan sikap politik dalam Pilgub DKI 2017, masuk ke dalam kategori tidak mendasar menurutnya. Namun untuk RUU Pemilu dan Perppu, dia menilai, harusnya partai pendukung pemerintah solid.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaAdapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
Baca SelengkapnyaPengumuman hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024, berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaPada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnya